BULELENG – Bank penyalur diminta tidak takut untuk menyalurkan kredit kepada calon pekerja migran (CPMI). Sebab, selain ada lembaga penjamin, hal itu juga merupakan amanat peraturan perundang-undangan.
“Ada rasa ketakutan dari bank-bank sebagai penyalur. Padahal anggarannya cukup besar. Tidak ada istilah dirugikan dari pihak bank. Tapi kok belum ada keberanian,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariyasa Adanyana, dalam acara “Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri dan Perlindungan Menyeluruh kepada PMI sebagai VVIP” di Hotel Bali Taman, Singaraja, Senin (16/5/2022).
Politisi PDI Perjuangan asal Busungbiu tersebut membuka acara. Hadir dalam acara tersebut Direktur Sistem dan Strategi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sukarman, Kadis Tenaga Kerja Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, Kepala UPT BP2MI Bali, Wiam Satriawan, Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, pimpinan BNI dan BPD Bali, serta lembaga penyelenggara dan penyaluran PMI di Buleleng.
Kariyasa juga meminta kepada bank-bank daerah, misalnya BPD Bali yang merupakan milik daerah, sudah seharusnya mulai ekspansi. Tidak hanya mencari PNS saja untuk menyalurkan kredit. “BPD Jangan hanya makan di lumbung sendiri. Cari PNS, itu itu saja. Itu kan tidak bagus bagi pertumbuhan ekonomi. Semestinya sudah melakukan ekspansi untuk membantu PMI (pekerja migram Indonesia-red),” ujarnya.
Mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali mengatakan, pihak bank tidak perlu takut ada macet jika menyalurkan kredit ke calon PMI. “Kalau terjadi kemacetan sudah ada jaminan dari Asprindo. Selama ini saya lihat PMI sangat disiplin. Tidak ada yang sampai tidak nyicil,” tegasnya.
Kariyasa menginginkan karena peraturan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI keluar Februari 2022, sosialisasi sudah selesai di tahun 2022 ini. “Tahun depan kami mohon biar Bali ini menjadi pelopor, agar bank-bank, baik bank pemerintah maupun bank daerah di Bali sudah bisa menyalurkan,” harapnya.
Menurutnya, bisa perlu nanti, pihak bank penyalur dan BP2MI bertemu dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk membicarakan masalah tersebut. Menurutnya, hal itu untuk kepentingan pekerja migran. Sebab, banyak sekali pekerja migran yang tidak bisa berangkat karena alasan biaya.
“Ini kan program sudah bagus. Anggaran sudah ada, tapi dalam realisiasinya belum maksimal. Banyak calon PMI yang ingin dibantu. Kalau pinjam di LPD bunganya besar,” tambah Kariyasa.
Beberapa peserta sempat menanyakan apakah KUR PMI tersebut bisa dilaksanakan. Jangan sampai antara peraturan dan realisasinya berbeda. Misalnya, jangan-jangan nanti pihak bank meminta jaminan atau agunan.
Sementara Direktur Sistem dan Strategi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Sukarman, mengaku sosialisasi tentang KUR PMI agak kurang. Oleh karena itu, ia meminta partisipasi pemerintahan di daerah untuk ikut mensosialisasikan hal tersebut.
Sukarman juga menegaskan, untuk KUR PMI tidak ada agunan atau jaminan. Ia juga menandaskan bahwa KUR PMI mencakup semua pekerja migran, baik itu yang bekerja di darat atau di laut (pelaut).
Sementara pihak bank, BNI misalnya menyatakan siap menyalurkan KUR PMI kepada calon pekerja migran Indonesia. Wakil Pimpinan Wilayah BNI Bali, AA Agustia Novitayanti, menegaskan, pihaknya akan melaksanakan aturan yang ada, termasuk soal agunan. “Tidak ada agunan untuk KUR PMI,” ujarnya.
Bahkan seperti ditegaskan Yoga dari BNI, pihaknya sudah menyalurkan Rp 500 milyar untuk KUR PMI. “Dan kami tidak pernah meminta agunan. BNI full komitmen,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Kepala Cabang BPD Bali Singaraja, I Gusti Lanang Mantra. Ia menegaskan, BPD Bali siap menyalurkan KUR PMI sesuai peraturan yang ada.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, juga meminta BPD Bali mengambil peran di dalam penyaluran KUR PMI. “BPD in ikan bank milik daerah, mestinya mengambil peran di sini. Sebagai sebuah usaha membantu masyarakat Buleleng, sebagai pemilik BPD ini,” tegasnya. (bs)