DENPASAR – Sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya penyegelan kantor Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali yang dilakukan oleh sekelompok orang beberapa waktu lalu, Pimpinan Daerah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali menggelar konferensi pers. Konferensi pers tersebut digelar di depan gedung PHDI Provinsi Bali, Sabtu (9/4/2022).
Dalam kesempatan tersebut, hadir pengurus PD KMHDI Bali dan masing-masing perwakilan Pimpinan Cabang KMHDI se-Bali. Mereka menggaungkan pernyataan sikap atas terjadinya penyegelan kantor PHDI Provinsi Bali tersebut.
Ketua PD KMHDI Bali, I Putu Esa Purwita, menyampaikan keluhannya terkait permasalahan yang ada di lembaga keumatan, khususnya di PHDI Bali. Di mana gedung PHDI Bali juga merupakan sekretariat tetap PD KMHDI Bali.
“Permasalahan yang ada saat ini sangat-sangat disayangkan, karena penyegelan yang dilakukan di Gedung PHDI Bali turut membawa dampak terhadap PD KMHDI Bali karena Kesekretariatan Tetap PD KMHDI Bali terletak di Gedung PHDI Bali,” katanya.
Dalam penyataan sikapnya yang dibacaan I Putu Esa Purwita, PD KMHDI Bali menyampaikan beberapa poin. Pertama, PD KMHDI Bali menyayangkan penyegelan yang terjadi di kantor PHDI Bali, mengingat kesekretariatan PD KMHDI Bali berada di kantor PHDI Bali.
Kedua, PD KMHDI Bali menyayangkan problem keumatan yang ada di tubuh PHDI sebagai pengayom umat. Ketiga, PD KMHDI Bali secara tegas menghormati dan mengakui PHDI yang memiliki SK Kemenkumham. Keempat, PD KMHDI Bali siap memfasilitasi problematika yang terjadi antara kedua belah pihak.
Kelima, PD KMHDI Bali senantiasa mendukung program-program keumatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM umat Hindu, serta berharap agar keharmonisan antar umat tetap terjaga.
“Maka dari itu, PD KMHDI Bali sangat mengharapkan problematika ini segera berakhir dan fokus pada peningkatan kualitas SDM, serta kerukunan umat beragama demi kemajuan agama dan negara,” ujar Esa Purwita.
Ditambahkan oleh Esa, dirinya bersama pengurus KMHDI Bali berharap, jika memang ada permasalahan yang ada di dalam pengurusan ataupun kekecewaan dari umat Hindu agar disampaikan ke pihak yang berwenang. Tidak mengambil aksi yang seperti terjadi beberapa hari lalu yang dapat mengganggu juga pelayanan PHDI Provinsi Bali kepada umat.
“Kami harap jika memang ada masalah yang ada di dalam kepengurusan ataupun dari masyarakat nantinya agar dapat diselesaikan dengan yang terbaik tanpa menggunakan tindakan-tindakan yang dapat merugikan umat juga sendiri nantinya jika penyegelan ini masih terjadi,” tutupnya. (bs)