Kota Yogyakarta Sukses Menata PKL di Malioboro Dengan Pendekatan Budaya

  • Studi Banding Buleleng ke Yogya (2-Habis)

SUKSESNYA Kota Yogyakarta menata atau merelokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro mendapat perhatian rombongan studi banding dari Buleleng. Penataan PKL di kawasan yang menjadi ikon Yogyakarta tersebut tidak menimbulkan gejolak yang berarti.

“Yogya ini luar biasa. Penataan Malioboro atau relokasi pedagang kaki lima, tidak menimbulkan gejolak. Aman dan tertib sehingga membuat kenyamanan masyarakat maupun wisatawan,” kata Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG, dalam sambutan pengantarnya saat diterima jajaran Pemkot Yogyakarta di Ruang Yudhistira Kantor Walikota Yogyakarta, Selasa (2/8/2022).

“Ini sangat bagus sekali. Ini Satpol PP Buleleng bisa meniru Yogyakarta. Bagaimana penataan, bagaimana rekolasi pedagang-pedagang tumpah di beberapa pasar, pedagang-pedagang bermobil yang merupakan pedagang kecil. Yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya dari berjualan itu,” katanya.

“Di Yogya penataan itu ternyata tidak menimbulkan masalah,” sambung Wakil Bupati Sutjidra.

Kasat Pol PP Kabupaten Buleleng, Gede Arya Suardana, yang terkesan dengan kesuksesan Pemkot Yogyakarta menanyakan kiat-kiat penataan PKL di Jalan Malioboro. Meskipun ia sendiri mengaku lebih terkesan dengan suasana Jalan Malioboro seperti sebelumnya.

Kunjungan ini sharing pengalaman di bidang publikasi antara Dinas Kominfosanti Kabupaten Buleleng dan Dinas Kominfo Kota Yogyakarta.

Menanggapi Wakil Bupati Buleleng dan Kasat Pol PP Buleleng tersebut, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, mengatakan, memang tampaknya Malioboro lebih asyik seperti sebelumnya. Orang bisa jalan-jalan sambal belanja.

“Cuma ada yang perlu kami jelaskan bahwa relokasi PKL di Malioboro itu merupakan program bersama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Pemkot Yogyakarta. Justru payungnya merupakan program Pemerintah DIY, yakni mengembalikan Malioboro seperti zaman dulu. Itu pertama,” jelasnya.

Yang kedua, kata dia, sesuai budaya Yogyakarta, khususnya terkait dengan sumbu filosofi. “Di sepanjang sumbu filosofi itu harus kami tata ulang sehingga sesuai budaya Keraton. Jadi mulai dari Keraton, Tugu, Malioboro sampai Gunung Merapi itu satu garis lurus. Bahkan nanti dirancang juga di Malioboro tidak boleh ada motor atau mobil. Hanya pejalan kaki,” jelasnya.

Selain itu, menurut Kris Sarjono, posisi PKL di Jalan Malioboro agak salah. Sebab, mereka menikmati dan mendapatkan mata pencaharian dengan menduduki tanah (lahan) orang lain.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa PKL di Jalan Malioboro tidak dipindah. “Bukan berarti mereka kita pindah. Tapi kita beri tempat di Teras Malioboro. Nanti 2023, Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 akan digabung menjadi satu. Sekarang masih pembebasan lahan,” jelasnya.

Kadis Kominfosan Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menambahkan, PKL Jalan Malioboro tidak dipindah. “Tidak ada PKL Malioboro yang dipindah. Mereka tetap di Malioboro tetapi ditata,” ujarnya.

Menurutnya, ketika mereka (para PKL-red) masih di trotoar Jalan Malioboro tidak ada standing legal untuk mereka berbicara. Sebab, kata dia, mereka menempati persil-nya orang lain. “Tapi ketika mereka ditata dimasukkan ke Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, mereka punya kepastian hukum akan usahanya. Mereka punya kios,” tambah Ignatius Trihastono.

Lebih dari itu, keberhasilan relokasi PKL di Jalan Malioboro yang tidak bergejolak, menurut Asisten Kris Sarjono Sutejo, karena pihak melakukan penataan dengan pendekatan budaya. Penataan melibatkan semua pihak. Justru yang maju lebih dulu bukan Satpol PP, melainkan dari Dinas Kebudayaan.

Penataan PKL dengan pendekatan budaya tersebut terbukti berjalan mulus. Tidak ada muncul gejolak di kalangan PKL ketika mereka ditata dan direlokasi ke Teras Malioboro. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *