KPU DENPASAR GELAR RAKOR PENGELOLAAN LOGISTIK PILKADA 2020

DENPASAR – Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar tinggal beberapa minggu lagi. Selama ini persiapan yang menyangkut tahapan sudah dilaksanakan. Kamis (19/11/2020), KPU Denpasar menggelar rapat koordinasi pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan surat suara dan perlengkapan lainnya.

Acara rapat koordinasi mengundang anggota Perbekel dan Lurah, PPK serta PPS se-Kota Denpasar yang bertempat di Balroom Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Denpasar, I Wayan Arsa Jaya, menyatakan komitmennya melakukan pengelolaan logistik Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis. “Pemilu Tahun 2019 setidaknya memberikan pengalaman berharga bagi kita, khususnya mengenai proses-proses pengadaan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat jenis,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara agar menyiapkan diri. Apalagi pelaksanaan pemilihan yang akan berlangsung pada 9 Desember mendatang membutuhkan tenaga ekstra. “Kali ini kita akan membahas persiapan penerimaan dan pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan surat suara dan perlengkapan lainnya,” jelasnya.

Arsa Jaya meminta kepada seluruh PPK agar berkoordinasi baik dengan kecamatan maupun muspika. Hal ini agar pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjalan lancar sesuai tahapan.

Selain itu, terkait logistik, KPU juga akan melakukan antisipasi. Utamanya soal pengiriman logistik, mengingat Kota Denpasar akhir-akhir ini sudah masuk musim penghujan. “Kondisi cuaca juga masuk dalam perhitungan kita, ini harus diantisipasi,” tuturnya.

Adapun proses pengiriman logistik sebagai berikut. Pertama penyaluran dari KPU langsung di distribusikan ke PPS. Kemudian barang yang disalurkan harus sudah disemprot dengan disinfektan. Lalu PPS yang menerima harus menggunakan alat pelindung diri. Seperti masker dan lain-lain. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Denpasar, Subro Mulissyi, mengajak untuk saling mengingatkan agar menjaga integritas dan kredibilitas pada setiap level penyelenggara. “Ayo kita berproses dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Hal tersebut dikatakannya saat memberikan penyuluhan kode etik dan benturan kepentingan dalam rapat koordinasi pengelolaan logistik bersama PPK, PPS, Perbekel dan Lurah. “Kita harus terus dan selalu menjaga kode etik. Karena kode etik menjadi satu hal yang wajib dan harus kita laksanakan. Dari tahapan awal sampai nanti selesai,” tandas Lizi, sapaan akrabnya.

Agar seluruh jajaran, mulai dari KPU Kota, PPK dan PPS menjadi baik, Lizi selalu mengajak agar kerangka berpikir semuanya antisipatif. “Jangan sampai ada persoalan kode etik yang akan terjadi di kemudian hari. Mulai dari saya, teman-teman anggota, sekretaris, jajaran sekretariat tingkat KPU Kota, PPK, sekretariat, dan jajaran PPS , semuanya harus dalam kerangka yang sama bagaimana terus menjunjung tinggi kode etik,” tuturnya.

Dalam Pilkada Denpasar 2020, sudah dicanangkan harus zero sengketa termasuk kode etik di dalamnya. “Maka kita harus satu pemahaman, satu persepsi bahwa menjaga integritas kita, menjaga kode etik adalah upaya kita mewujudkan zero sengketa,” tutupnya. (bs)