* Oleh Lewa Karma
KONSEP Kota Pendidikan (Learning City) telah bergeser dari sekadar akumulasi institusi akademik menjadi ekosistem yang mengintegrasikan kebijakan politik, warisan sejarah, geografi, demografi, daya dukung sosial, dan infrastruktur inklusif.
UNESCO mendefinisikan Kota Pendidikan sebagai entitas yang “memobilisasi seluruh sumber dayanya untuk mengembangkan potensi warganya melalui pembelajaran sepanjang hayat secara adil dan inklusif” (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2022, hlm. 7).
Kabupaten Buleleng di Bali Utara menawarkan modal unik untuk mewujudkan konsep tersebut. Bekas ibu kota Provinsi Sunda Kecil ini menyimpan jejak literasi sejak abad ke-19, memiliki perguruan tinggi negeri terbesar di luar Denpasar, serta bentang alam dan sosial yang kondusif.
Ulasan ini mengevaluasi kesiapan Buleleng sebagai Kota Pendidikan dari sudut pandang politik, sejarah, geografi, demografi, daya dukung masyarakat, potensi ekonomi-wisata, serta kontribusi transportasi, akomodasi, fasilitas belajar, dan sarana ramah disabilitas. Analisis juga menyoroti nilai tambah kampus, museum, puri, dan lokus bersejarah dalam memperkuat branding kota pelajar.
Variabel Wajib Kota Pendidikan
Sejumlah pakar merumuskan variabel esensial pembentuk Kota Pendidikan. Longworth (2022) menekankan tiga pilar: kemauan politik pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap sumber belajar yang beragam.
Osborne (2019) menambahkan dimensi infrastruktur inklusif serta keberlanjutan ekonomi berbasis pengetahuan. Dale dan Newman (2023) melalui studi di 12 kota menyimpulkan bahwa “Kota Pendidikan yang berhasil adalah kota yang mampu menjadikan ruang publik, warisan budaya, dan institusi lokal sebagai laboratorium pembelajaran partisipatif” (hal. 12).
Dalam konteks Indonesia, Suyatno (2023) mengidentifikasi bahwa Kota Pelajar memerlukan kebijakan afirmatif, indeks pembangunan manusia (IPM) tinggi, biaya hidup terjangkau, sistem transportasi yang memadai, serta fasilitas ramah difabel. Variabel-variabel ini menjadi kerangka analisis kesiapan Buleleng.
Warisan Sejarah sebagai Laboratorium Hidup
Sejarah panjang menjadikan Buleleng istimewa. Singaraja adalah ibu kota Bali semasa kolonial (1849–1958), pusat administrasi dan pendidikan. Berdirinya sekolah HIS, MULO, dan AMS mencerminkan tradisi akademik yang telah berakar.
Hingga kini, Gedong Kirtya (didirikan 1928) menyimpan ribuan lontar dan menjadi pusat studi filologi. Sejarawan I Wayan Artika (2023) menegaskan, “Buleleng adalah living museum pendidikan berbasis naskah; kolaborasi puri dan lembaga modern seperti Undiksha menciptakan kontinuitas literasi dari masa lalu ke masa depan” (h. 48).
Museum Buleleng dan Museum Soenda Ketjil di kompleks Puri Singaraja memamerkan artefak etnografi yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sejarah lokal. Puri Agung Buleleng, Puri Kaliasem, dan Puri Anyar tak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga menggelar lokakarya sastra, seni, dan tata kelola adat.
Budayawan A.A. Ketut Oka (2022) menyebut puri sebagai “kampus budaya tempat transfer pengetahuan adat dan nilai-nilai kehidupan” (h. 62).
Situs bersejarah seperti Pelabuhan Buleleng dan Taman Makam Pahlawan Tri Yudha Sakti pun menjadi ruang belajar maritim dan kewarganegaraan. Keberadaan lokus-lokus ini memberi nilai tambah berupa laboratorium nyata yang memperkaya proses pembelajaran formal dan informal.
Geografi, Demografi, dan Daya Dukung Masyarakat
Secara geografis, Buleleng terletak di pesisir utara Bali dengan topografi relatif datar di kawasan Singaraja, dikelilingi perbukitan dan pantai tenang. Ahli geografi I Nyoman Sunarta (2022) menjelaskan bahwa “kondisi iklim tropis kering dan minimnya kemacetan menciptakan konsentrasi belajar yang lebih baik dibandingkan Denpasar yang padat” (h. 118). Sisi demografis, BPS (2023) mencatat jumlah penduduk 825.732 jiwa dengan proporsi usia 15–24 tahun sekitar 19,8%.
Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi di Buleleng mencapai 31,2%, sedikit di bawah rata-rata Bali namun mengalami kenaikan 2,5% per tahun. Saat ini terdapat lebih dari 20.000 mahasiswa di Undiksha dan sejumlah perguruan tinggi swasta seperti STAHN Mpu Kuturan dan STIKOM Bali.
Rektor Undiksha, I Wayan Lasmawan (2023), menyatakan, “Dengan 15.000 mahasiswa reguler dan 2.000 mahasiswa asing dalam program daring, kami menjadi motor penggerak ekonomi dan budaya belajar di Buleleng.”
Daya dukung masyarakat menjadi faktor kunci. Sosiolog I Gusti Ngurah Sudiana (2023) menemukan bahwa nilai menyama braya persaudaraan lintas kasta dan etnis menciptakan ruang aman bagi mahasiswa multietnis.
Tingkat toleransi sosial yang tinggi, serta maraknya komunitas literasi dan taman bacaan, membentuk ekosistem belajar yang hidup. Festival Buleleng tahunan, yang menampilkan lomba debat, pameran buku, dan pentas seni, semakin mengukuhkan wajah kota pelajar.
Potensi Ekonomi dan Wisata Edukasi
Kehadiran ribuan mahasiswa mendorong pertumbuhan ekonomi local, seperti: indekos, warung makan, jasa fotokopi, transportasi daring, hingga pusat kebugaran. Survei BPS (2023) menunjukkan biaya hidup di Buleleng 25% lebih rendah dibandingkan Kota Denpasar, menjadikannya destinasi pendidikan yang terjangkau. Sektor wisata edukasi mulai tumbuh. Museum, puri, dan Gedong Kirtya dikemas dalam paket “heritage trail” yang digemari pelajar dan peneliti.
Ahli ekonomi pariwisata I Gde Pitana (2022) berargumen, “Integrasi heritage dan pendidikan tinggi akan menggerakkan creative tourism, memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus memberi pengalaman belajar otentik” (h. 205). Program KKN tematik Undiksha yang mendampingi desa wisata dan UMKM juga menjadi contoh sinergi ekonomi-pendidikan.
Transportasi, Akomodasi, dan Fasilitas Belajar
Aspek mobilitas masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini akses utama dari selatan Bali melalui jalur darat yang memakan waktu 2,5–3 jam. Terminal Banyuasri melayani angkutan antarkota, tetapi angkutan dalam kota belum terintegrasi. Indeks aksesibilitas transportasi publik Buleleng berada di angka 55 dari 100 (Dinas Perhubungan Buleleng, 2022).
Pakar transportasi I Made Sukarsa (2023) mengusulkan pengembangan bus kampus feeder yang menghubungkan terminal, kampus, dan pusat kos mahasiswa untuk menekan biaya mobilitas. Akomodasi berupa indekos tersebar di sekitar kampus dengan kisaran harga Rp400.000–Rp800.000 per bulan, sangat bersaing. Secara umum, biaya hidup bulanan mahasiswa di Buleleng sekitar Rp2,5 juta, separuh lebih rendah dibandingkan Yogyakarta (BPS, 2023).
Fasilitas belajar mengalami kemajuan. Perpustakaan Undiksha telah menyediakan akses digital 24 jam dan ruang baca ber-AC. Pemerintah kabupaten menyediakan WiFi gratis di Taman kota Singaraja dan beberapa titik publik. Meski demikian, ruang kerja bersama (co-working space) masih terbatas, hanya terkonsentrasi di kawasan Lovina. Kebutuhan ruang belajar fleksibel bagi mahasiswa dan peneliti perlu diperluas hingga ke tingkat kecamatan.
Inklusi dan Sarana Ramah Disabilitas
Kota Pendidikan ideal mensyaratkan akses universal. Undiksha sudah memiliki Pusat Studi Disabilitas, jalur landai, toilet khusus, dan program relawan pendamping. Namun, fasilitas publik di luar kampus masih jauh dari standar.
Data Pokok Pendidikan Inklusi Buleleng (2023) mencatat baru 35% gedung publik dan sekolah yang dilengkapi fasilitas ramah difabel. Pegiat inklusi I Ketut Sumerta (2023) mengkritisi, “Kota Pendidikan harus zero barriers; trotoar berlubang dan minimnya guiding block membuat penyandang disabilitas terisolasi secara spasial” (h. 85).
Padahal, UNESCO GNLC (2022) menekankan bahwa kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas merupakan prasyarat agar komunitas belajar dapat menjangkau seluruh warga. Investasi pada trotoar ramah kursi roda, lampu penyeberangan bersuara, dan transportasi umum low-deck mutlak diperlukan agar Buleleng benar-benar inklusif.
Variabel yang Belum Optimal dan Rekomendasi
Berdasarkan analisis di atas, variabel yang harus dipenuhi namun masih menjadi tantangan adalah: (1) konektivitas transportasi publik yang rendah; (2) penyediaan fasilitas belajar komunal yang merata; (3) aksesibilitas universal bagi disabilitas; serta (4) diversifikasi institusi pendidikan tinggi agar tidak bergantung pada satu kampus besar.
Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat mengadopsi strategi berikut: Pertama, membangun learning corridor sepanjang jalur utama Singaraja–Lovina yang dilengkapi ruang baca, taman literasi, dan maker space.
Kedua, menyusun peraturan bupati tentang standar pelayanan inklusif di fasilitas publik dan transportasi.
Ketiga, menggandeng BUMN/BUMD dan swasta untuk menyediakan beasiswa, transportasi dan bus kampus terjangkau.
Keempat, menginisiasi Buleleng Heritage Education City Forum sebagai wadah kolaborasi pentahelix (akademisi, pemerintah, pengusaha, komunitas, media) mengembangkan wisata edukasi dan penelitian.
Kampus, museum, puri, sekolah/madrasah, serta situs bersejarah bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar yang membentuk ekosistem edutourism dan laboratorium belajar kontekstual. Dengan perbaikan terstruktur pada transportasi publik dan aksesibilitas disabilitas, Buleleng berpeluang besar menjadi kota pendidikan unggulan di kawasan Indonesia timur menyaingi Yogyakarta dan Malang sekaligus menjadi model kota pelajar berbasis warisan budaya. []
*) Penulis adalah Kasi Pendis Kemenag Buleleng, Mahasiswa Program Doktoral IMK
Daftar Pustaka
1. Artika, I W. (2023). Buleleng sebagai living museum pendidikan. Jurnal Sejarah Bali, 5(1), 45–60.
2. BPS Kabupaten Buleleng. (2023). Buleleng dalam angka 2023. BPS Kabupaten Buleleng.
3. BPS Provinsi Bali. (2023). Provinsi Bali dalam angka 2023. BPS Provinsi Bali.
4. Dale, R., & Newman, S. (2023). Dimensions of the learning city: Governance, inclusion, and local resources. International Review of Education, 69(1), 1–18. https://doi.org/10.1007/s11159-023-09987-2
5. Dinas Perhubungan Buleleng. (2022). Laporan indeks aksesibilitas transportasi Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
6. Lasmawan, I W. (2023, 15 Mei). Membumikan pendidikan tinggi di Bali Utara [Pidato rektor]. Dies Natalis ke-17 Undiksha. Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Longworth, N. (2022). Learning cities, learning regions, learning communities: Lifelong learning and local government. Routledge.
8. Oka, A. A. K. (2022). Puri sebagai pusat pendidikan adat di Bali. Jurnal Budaya Bali, 4(2), 55–70.
9. Osborne, M. (2019). Learning cities: The way forward for lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 38(4), 377–389. https://doi.org/10.1080/02601370.2019.1637568
10. Pitana, I G. (2022). Heritage tourism dan pengembangan wisata edukasi di Bali Utara. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, 17(3), 200–215.
11. Sudiana, I G. N. (2023). Solidaritas sosial dan ruang aman mahasiswa di Buleleng. Jurnal Sosiologi Nusantara, 8(1), 20–35.
12. Sukarsa, I M. (2023, 2 Februari). Transportasi mahasiswa dan integrasi kampus. Bali Transport Forum. Universitas Udayana.
13. Sumerta, I K. (2023). Aksesibilitas ruang publik bagi difabel di Buleleng. Jurnal Disabilitas dan Inklusi, 3(2), 80–92.
14. Sunarta, I N. (2022). Analisis geografis dan kenyamanan belajar di Kota Singaraja. Jurnal Geografi, 14(2), 112–125.
15. Suradnyana, I P. A. (2022, 12 April). Buleleng menuju pusat pendidikan tinggi [Wawancara]. Bali Post, hlm. 4.