BULELENG – Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, menegaskan bahwa percepatan pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh bantuan sosial pemerintah tersalurkan secara tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh agen Perlinsos, perangkat daerah, camat, lurah, dan perbekel diminta mengoptimalkan pendataan warga hingga batas akhir 30 Juli 2026.
Dalam rapat percepatan pendataan Perlinsos, yang diselenggarakan secara daring di Ruang BCC Komunfosanti Buleleng, Senin (20/7), Gede Suyasa menjelaskan bahwa data Perlinsos akan menjadi basis utama pemerintah dalam menentukan calon penerima berbagai program perlindungan sosial. Masyarakat yang belum terdaftar dalam sistem berpotensi tidak masuk dalam daftar calon penerima bantuan karena tidak tercatat dalam basis data nasional.
“Yang perlu dipahami masyarakat, pendataan Perlinsos bukan untuk mengurangi penerima bantuan, tetapi memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak. Kalau tidak terdata, tentu pemerintah tidak memiliki dasar untuk menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan sosial,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pendataan juga menjadi upaya memperbaiki akurasi data sehingga bantuan pemerintah dapat diberikan secara adil sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Melalui sistem digital, seluruh data akan diverifikasi berdasarkan identitas kependudukan dan kondisi riil masing-masing keluarga.
Untuk mempercepat proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan sekitar 3.000 agen Perlinsos yang tersebar di desa dan kelurahan. Selain itu, ASN yang telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga yang telah terdaftar mencapai 88.767 KK atau 32,96 persen dari total sekitar 269.300 KK di Kabupaten Buleleng. Meski mengalami peningkatan signifikan dalam sepekan terakhir, Gede Suyasa meminta seluruh jajaran tidak mengendurkan upaya agar target pendataan dapat segera tercapai.
Ia juga menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk berkoordinasi dengan seluruh perbekel, sementara camat diminta menggerakkan lurah serta aparat wilayah agar aktif mengajak masyarakat mengikuti pendataan.
“Kepada seluruh agen Perlinsos saya minta bekerja secara optimal. Jangan hanya menunggu warga datang, tetapi lakukan jemput bola dan berikan pemahaman bahwa pendataan ini merupakan bentuk perlindungan negara agar masyarakat yang berhak memperoleh bantuan dapat terlayani dengan baik,” ujar Gede Suyasa.
Selain pendataan Perlinsos, Sekda juga meminta seluruh perangkat daerah menuntaskan aktivasi IKD untuk ASN yang saat ini telah mencapai 98,93 persen. Menurutnya, percepatan aktivasi IKD akan mendukung transformasi layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital, termasuk pendaftaran Perlinsos secara mandiri. (bs)