DENPASAR – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Bali, I Wayan Wirka, mengajak perguruan tinggi di Bali untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) ke-VI Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu.
Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi ruang strategis bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas intelektual sekaligus berkontribusi dalam penguatan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
“Kami berharap ada perwakilan dari perguruan tinggi di Bali yang ikut ambil bagian dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi berbasis kajian ilmiah, sekaligus memberikan gagasan konstruktif bagi penguatan demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia,” ungkap Wirka.
Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI akan dibuka pada 15 hingga 24 Juli 2026. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan analisis, argumentasi, dan pemahaman terhadap isu-isu penegakan hukum pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang berintegritas.
Lebih lanjut, Wirka menilai kompetisi ini memiliki peran penting dalam menghimpun gagasan dan pemikiran kritis dari kalangan akademisi, khususnya generasi muda. Menurutnya, metode debat ilmiah dipilih karena mampu menguji ketajaman analisis peserta sekaligus mendorong lahirnya rekomendasi yang objektif terhadap berbagai persoalan kepemiluan.
“Melalui debat ilmiah, peserta tidak hanya dituntut mempertahankan argumentasi, tetapi juga mampu melihat suatu persoalan secara objektif dari sisi pro maupun kontra. Dari proses tersebut diharapkan lahir rekomendasi yang dapat memperkaya pengembangan kebijakan penegakan hukum pemilu di Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai isu strategis kepemiluan, mulai dari pemisahan fungsi kelembagaan Bawaslu, arah revisi undang-undang pemilu, hingga model penegakan hukum yang ideal, dapat dikaji secara mendalam melalui kompetisi tersebut. Hasil pemikiran para peserta diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perlombaan, melainkan menjadi masukan yang bernilai bagi Bawaslu, pemerintah, dan DPR dalam menyusun arah kebijakan penegakan hukum pemilu di masa mendatang.
Kompetisi ini terbuka bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang memiliki izin resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan satu regu yang terdiri atas tiga mahasiswa program sarjana (S-1) aktif dan seorang pendamping. Seluruh anggota regu harus berusia paling tinggi 25 tahun pada saat pendaftaran serta berasal dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maupun fakultas lain yang memiliki program studi hukum atau sosial politik.
Bagi perguruan tinggi yang berminat mengikuti Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI, informasi lengkap mengenai mekanisme pendaftaran, buku pedoman, formulir pendaftaran, persyaratan peserta, serta tahapan pelaksanaan dapat diakses melalui website resmi Bawaslu RI di www.bawaslu.go.id
Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI, Bawaslu berkomitmen membangun budaya demokrasi yang berlandaskan supremasi hukum sekaligus memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan kajian kepemiluan. Pemikiran, artikel ilmiah, dan argumentasi yang dihasilkan peserta diharapkan dapat menjadi rekomendasi autentik bagi Bawaslu, pemerintah, dan DPR dalam menyusun arah penegakan hukum pemilu yang ideal demi mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bermartabat di Indonesia.
Di akhir keterangannya, Wirka mengajak seluruh perguruan tinggi di Bali untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengirimkan delegasi terbaik agar dapat berkompetisi di tingkat nasional sekaligus membawa nama baik Bali.
“Kami optimistis perguruan tinggi di Bali memiliki banyak mahasiswa yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional. Semoga tahun ini Bali dapat mengirimkan perwakilan terbaik untuk berpartisipasi sekaligus mengharumkan nama daerah dalam Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI,” tutupnya. (bs)