GIANYAR – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kian menguat, Bawaslu Bali mulai menata ulang pola kerja kelembagaan dengan menekankan adaptasi, gotong royong, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Langkah ini tidak sekadar respons administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fungsi pengawasan pemilu yang efektif dan terpercaya.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan bahwa tantangan keterbatasan anggaran harus dijawab dengan perubahan paradigma kerja. Ia bahkan mendorong seluruh jajaran untuk mulai membiasakan diri bekerja secara produktif meskipun tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Ke depan, kita harus membangun kebiasaan kerja yang tidak selalu bergantung pada anggaran. Efisiensi yang diterapkan, termasuk pembatasan perjalanan dinas, adalah realitas yang harus kita hadapi bersama. Dari situ, kita dituntut melahirkan langkah-langkah nyata yang tetap berdampak,” ujarnya katanya saat monitoring di Bawaslu Gianyar, Senin (20/4/2026).
Menurut Suguna, penguatan tata kelola kelembagaan menjadi kunci dalam menghadapi situasi tersebut. Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal berbasis kebersamaan, di mana seluruh jajaran dapat bekerja secara kolektif dalam semangat gotong royong untuk memastikan program kerja tetap berjalan efektif.
“Dengan kebersamaan, kita bisa memastikan apa yang direncanakan tetap terlaksana. Ini bukan soal besar kecilnya anggaran, tetapi tentang komitmen dan soliditas,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menekankan pentingnya disiplin kerja sebagai fondasi utama dalam menghadapi perubahan pola kerja.
Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 10. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya adaptasi dalam pelaksanaan program “Jumat Sehat” yang beririsan dengan kebijakan WFH.
“Nanti akan kita sesuaikan formatnya. Bisa dalam bentuk konten kreatif seperti video yang sekaligus menjadi sarana edukasi dan pelestarian lingkungan. Jika memang perlu digeser harinya, itu juga dimungkinkan,” jelasnya.
Wiratma menegaskan, kesamaan tujuan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi dalam menghadapi dinamika kebijakan. “Selama tujuan kita sama, cara bisa kita sesuaikan. Fleksibilitas itu penting, tetapi arah harus tetap jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Bali, Ida Bagus Putu Adinatha, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan mandat nasional yang harus dijalankan oleh seluruh lembaga, tanpa terkecuali.
“Efisiensi ini bukan pilihan, melainkan kewajiban. Semua lembaga mengalami hal yang sama, sehingga kita harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada,” ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi upaya jajaran di Kabupaten Gianyar yang secara bertahap mulai menata lingkungan kantor menjadi lebih bersih dan asri. Menurutnya, optimalisasi bahan-bahan alami di sekitar kantor menjadi langkah sederhana namun bermakna dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman.
“Penataan kantor ini mencerminkan kepedulian kita terhadap lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, kita bisa menghadirkan suasana yang lebih asri tanpa harus bergantung pada anggaran besar,” katanya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bawaslu Bali menunjukkan bahwa tantangan efisiensi tidak serta-merta melemahkan kinerja lembaga. Sebaliknya, kondisi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat fondasi organisasi, dari tata kelola, disiplin kerja, hingga integritas dalam pengabdian kepada publik. (bs)