BULELENG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegaskan bahwa tugas pengawasan tidak lantas berhenti meski tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) telah usai. Sebagai wujud komitmen menjaga marwah demokrasi secara berkelanjutan, Bawaslu Provinsi Bali bersama Bawaslu Kabupaten Buleleng menggelar konsolidasi strategis dengan media Tatkala di Singaraja, Rabu (4/2/2026).
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari Instruksi Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan. Melalui agenda ini, Bawaslu ingin memastikan bahwa lembaga pengawas pemilu tetap hadir dan aktif di tengah masyarakat (standby force) dalam merawat iklim demokrasi.
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam kunjungan tersebut menggarisbawahi bahwa penguatan demokrasi sejak awal merupakan langkah preventif yang mutlak diperlukan. Hal ini menurutnya tidak hanya bertujuan meminimalisir potensi pelanggaran di masa depan, tetapi juga untuk menghidupkan kembali nalar kritis dan semangat pengawasan di tengah masyarakat yang kerap meredup saat pesta demokrasi usai.
Atas dasar itulah, Srikandi Bawaslu Bali ini menekankan bahwa persepsi publik mengenai Bawaslu yang hanya bekerja saat pemilu perlu diluruskan. Masa non-tahapan justru menjadi momentum krusial untuk merawat fondasi tersebut dengan merangkul berbagai elemen strategis, khususnya media massa.
Dalam pandangannya, media memegang posisi vital bukan sekadar sebagai penyampai berita, melainkan jembatan komunikasi yang efektif antara penyelenggara dan publik, sekaligus berperan sentral dalam membangun kesadaran serta menyajikan edukasi politik yang sehat secara berkelanjutan.
“Bawaslu tetap bekerja di luar tahapan. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif. Untuk itu, kolaborasi dengan media menjadi sangat penting sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi,” tegas Ariyani.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Gede Ganesha, mengungkapkan bahwa konsolidasi ini adalah bukti kehadiran konkret Bawaslu. Ia berharap pertemuan ini dapat memicu efek domino yang positif bagi ekosistem demokrasi di Bali Utara.
“Ini adalah upaya kami menggandeng semua pihak agar bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang sehat, inklusif, dan berintegritas,” ujar Ganesha.
Melalui sinergi yang terbangun antara Bawaslu, media, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan pengawasan pemilu bertransformasi menjadi sebuah gerakan kolektif. Dengan demikian, tanggung jawab mengawal demokrasi tidak lagi hanya berada di pundak lembaga penyelenggara, melainkan menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa. (bs)