* Oleh Umar Ibnu AlKhatab
SAYA sendiri tidak mengenal Pak Koster sebelumnya, kecuali mengetahui posisi beliau sebagai anggota DPR RI melalui media. Sekali waktu, kira-kira di pertengahan tahun 2016, beliau menelpon saya, memperkenalkan dirinya sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan Bali. Beliau ingin bertemu untuk berdiskusi, kata beliau, ada hal yang perlu dibicarakan. Tetapi saya tidak dapat menyanggupi ajakan beliau karena kesibukan yang tak dapat saya tinggalkan ketika itu.
Sejak telpon pertama itu, Pak Koster tak pernah menghubungi saya lagi. Saya pun juga tenggelam dalam rutinitas. Tetapi dua tahun kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2018, saya mengundang beliau ke Kantor Ombudsman Bali dalam kapasitasnya sebagai calon Gubernur Bali untuk menyampaikan visi misi beliau sebagai calon gubernur.
Beliau datang bersama tandemnya, yakni Prof. DR. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati. Itulah untuk pertama kalinya saya bertemu dan melihat langsung Pak Koster. Saat tiba di kantor Ombudsman Bali, beliau mengambil waktu sejenak untuk melihat-lihat suasana kantor, beliau masuk ke setiap ruangan, termasuk ruangan saya sebagai kepala kantor.
Beliau terhenyak, tak menyangka, ruangan kepala kantor layaknya ruang kerja staf rendahan. Demikian pula dengan kantor Ombudsman Bali, seperti sebuah rumah, tak laik sebagai sebuah kantor untuk sebuah lembaga negara.
Seusai berkeliling, ia berjanji, jika ia terpilih menjadi Gubernur Bali, ia akan membangun kantor Ombudsman Bali yang layak. Hati saya senang bukan main, bukan karena janjinya, tetapi terhadap perhatiannya yang demikian besar kepada Ombudsman Bali.
Saya hanya bisa mengembangkan senyum di wajah, merasa surprised, sembari tetap pada sikap tidak boleh memihak kendati dijanjikan sesuatu yang sangat besar manfaarnya bagi masa depan Ombudsman Bali.
Sebetulmya, sudah berkali-kali kantor Ombudsman Bali dikunjungi oleh anggota Komisi II DPR RI. Sudah berkali-kali pula saya sampaikan soal kondisi kantor yang tak laik itu ke hadapan mereka. Tetapi tidak ada perubahan yang berarti.
Banyak kritik pula dari masyarakat bahwa kantor Ombudsman Bali tak layak. Tapi saya sendiri tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa berdalih bahwa Ombudsman Pusat sedang mengupayakan kantor yang layak.
Saya terus membesarkan hati bahwa meski kantor Ombudsman Bali tak layak, peran Ombudsman sangat besar. Saya dan teman-teman akan bekerja keras untuk mengawasi pemerintahan sembari terus memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah.
Itulah sebabnya saya getol mengadakan acara di kantor hampir setiap bulan. Saya adakan pertemuan yang melibatkan banyak pihak dan lembaga secara bergantian guna menandaskan bahwa kendati kantornya tak layak, Ombudsman Bali akan terus bergerak.
Banyak tamu penting yang punya kewenangan datang silih berganti ke kantor Ombudsman Bali. Semisal Pangdam, Kapolda, Bupati, dan lain-lain. Dampaknya luar biasa, Ombudsman Bali dikenal luas dan dianggap sebagai lembaga yang bisa diharapkan.
Teman-teman jurnalis menjadikan Ombudsman Bali sebagai sumber berita, dan menariknya para pedagang kecil yang berada di samping kantor terkena dampak ekonominya karena seringnya ada acara di kantor. Kadang mereka bertanya, kapan lagi ada acara agar jualan mereka habis terbeli.
Setelah suara pemilihan Gubernur Bali 2018 selesai dihitung, Pak Koster dan Pak Cok Ace diumumkan sebagai pemenang. Saya kemudian menulis artikel di sebuah media, mengucapkan selamat bertugas sekaligus menitipkan harapan agar Pak Koster dan pasangannya bisa merealisasikan janji yang diucapkannya kepada rakyat saat kampanye.
Beberapa bulan setelah itu, tepatnya pada bulan Pebruari 2019, saya mengundang Pak Koster untuk menghadiri coffee morning di kantor Ombudsma Bali. Beliau hadir bersama sekretaris daerah dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu beliau menegaskan kembali komitmennya untuk membawa Bali ke arah yang lebih baik. Di sesi tanya jawab, saya mengingatkan beliau soal janjinya akan membangun kantor Ombudsman Bali yang layak. Seketika itu beliau langsung meminta sekretaris daerah untuk menyiapkan pos aggaran untuk tahun 2020 bagi pembangunan kantor Ombudsman Bali.
Setelah coffee morning itu, saya meminta beberapa asisten untuk mem-follow-up-nya, dan tidak lama kemudian datang ke kantor beberapa staf Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali mengukur luas lahan. Beberapa kali diadakan pertemuan untuk membuat desain kantor sekaligus membuat rencana biayanya. Cukup memakan waktu juga, namun akhirnya disepakati akan dibangun awal tahun 2020.
Di tengah menunggu pembangunan gedung baru kantor Ombudsman Bali, datanglah wabah Covid-19. Semua anggaran pemerintah mengalami refocussing. Sebagian besar anggaran pemerintah digeser untuk mengatasi wabah tersebut, termasuk pemerintah di Bali.
Saya khawatir juga dengan situasi ini. Jangan sampai anggaran untuk pembangunan gedung Ombudsman Bali dicoret. Tetapi dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dikatakan bahwa anggaran pembangunan kantor Ombudsman Bali tetap terpasang dalam anggaran pembangunan dan belanja daerah, namun mengalami pemotongan yang signifikan.
Dalam pertemuan itu juga, saya mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan juga bahwa kendati dengan anggaran yang telah dipotong, prinsipnya, kantor harus tetap dibangun sesuai dengan rencana awal.
Akhirnya kantor Ombudsman Bali mulai dibangun pada pertengahan tahun 2020 dengan kontraktor yang menurut saya cukup berani. Mereka membangun di tengah musim Covid-19 yang penuh pembatasan dengan anggaran yang secukupnya.
Sekali dalam seminggu saya datang memantau, melihat progres pengerjaan. Kadang sore hari sepulang kantor atau malam hari saat keluar mencari makan malam. Dan tak terasa, akhirnya kantor baru Ombudsman Bali berdiri dengan megahnya di jalur protokol di tengah kota Denpasar.
Kantor dua lantai dengan cat biru dan coklat itu kemudian kami gunakan pada bulan Desember 2020 sambil menunggu waktu peresmian. Setelah berdiskusi dengan pimpinan pusat dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, peresmian kantor Ombudsman Bali dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021.
Dan ketika peresmian, Pak Koster hadir bersama Wakil Gubernur Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Walikota Denpasar, sejumlah pimpinan lembaga vertikal, sejumlah pimpinan perangkat daerah, dan rekan-rekan jurnalis.
Saat mendampingi Pak Koster dan Wakil Ketua Ombudsman RI menggunting pita, saya terharu, tidak menyangka jika akhirnya terwujud juga punya kantor yang tidak saja layak tetapi indah dengan halaman yang luas.
Sebagai penutup, berdirinya kantor baru tersebut, seakan menandai sebuah zaman baru bagi Ombudsman Bali. Meminjam istilah yang dipakai mantan Pemimpin Redaksi Tribun Bali ketika berdiskusi dengan saya, Ombudsman Bali, seakan beranjak dari zero to hero. Benar-benar dari zero, dari kantor yang tak layak, yang semua ruangannya digenangi air saat hujan, menjadi kantor yang megah dan sejuk, tak khawatir lagi tergenang air hujan.
Itu semua atas kepedulian Pak Koster terhadap Ombudsman Bali. Peduli pada janji yang pernah ia ucapkan, dan peduli kepada publik Bali yang akan memanfaatkan kantor itu untuk mengadukan hak-hak mereka yang lalai dipenuhi oleh pemerintah.
Kepedulian yang demikian itu adalah bukti betapa menyatunya ucapan, pikiran dan tindakan Pak Koster. Sepertinya beliau tak ingin berlama-lama atau menunda apa yang pernah beliau janjikan. Tak ingin pula dianggap sebagai pemimpin yang tidak setia janji, banyak kasus sudah terbukti di mana banyak pemimpin yang ingkar janji, melukai hati rakyat akibat janji yang tak tertunaikan.
Saya meyakini bahwa pemimpin yang setia pada janji adalah pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan menempatkan kepercayaan publik sebagai prioritas utama. Kualitas ini sangat penting bagi seorang pemimpin karena janji seorang pemimpin adalah hutang yang harus ditunaikan. Dan kesetiaan pada janji akan membangun kepercayaan serta membawa kemaslahatan bagi yang dipimpinnya.
Di situlah saya melihat kualitas Pak Koster. Ia adalah tipe seorang pemimpin yang setia pada janji, setia pada ucapan, sejalan antara pikiran dan tindakan. []
Tabanan, 2 November 2025
*) Penulis adalah Mantan Kepala Ombudsman RI Provinsi Bali