DENPASAR – Target-target makro pembangunan Bali tahun 2025 disusun optimis tetapi tetap realistis, dengan berpijak pada capaian pembangunan sampai dengan semester I tahun 2024 ini. Hal itu diungkapkan Pj. Gubernur Bali, SM Mahendra Jaya, saat menyampaikan Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bali, Senin (30/9/2024).
Menurut Mahendra Jaya, target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 adalah 5,75%, laju inflasi untuk terjaga di kisaran 2,5% ± 1%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4%, serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 2,31%.
“Target-target makro tersebut, serta target sektoral lainnya, diupayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,
dan juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sejalan dengan tema pembangunan
Provinsi Bali Tahun 2025, yaitu: ”Pemantapan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera, serta Memperkuat Daya Saing Daerah” dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, serta menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya secara lebih inovatif,” katanya.
Dalam paparannya, Pj Gubernur juga menegaskan bahwa penyusunan APBD 2025 berpedoman pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan. Ranperda ini dirancang dengan tujuan mendukung kemajuan perekonomian Bali, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di daerah.
Dari sisi pendapatan daerah, RAPBD 2025 memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 4,8 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 3,5 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp 1,3 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,7 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp 5,5 triliun, termasuk belanja operasi sebesar Rp 4,2 triliun, belanja modal Rp 446 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp 50 miliar.
Melalui APBD Semesta Berencana 2025, diharapkan Bali dapat mempertahankan daya saing daerah, memaksimalkan pengelolaan sumber daya, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang tangguh, hijau, dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat Bali yang berkelanjutan.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali dibuka oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, S.H., yang mengucapkan apresiasi atas kehadiran PJ Gubernur Bali serta seluruh undangan. Selain membahas Raperda APBD, rapat juga diselenggarakan menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, yang diperingati sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Penjelasan PJ Gubernur terkait RAPBD 2025 diharapkan dapat segera dibahas oleh DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku, agar dapat disetujui dan diimplementasikan untuk kepentingan pembangunan Bali yang lebih baik dan berkelanjutan. (bs)