BANGLI – Pemilu menjadi media peralihan kekuasaan melalui jalan adu gagasan. Untuk itu, masyarakat harus ikut serta dalam setiap prosesnya.
Hal itu ditekankan Anggota Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, saat berdialog dengan Peiketan Krama Istri (Pakis) Kabupaten Bangli dalam giat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Selasa (31/10/2023).
Wiratma menjelaskan, peta politik hari ini membuka ruang kepada perempuan untuk turut serta berpartisipasi. Maka dari itu, dia berharap ada banyak keterwakilan perempuan yang akan terjun ke dalam Pemilu, terutama di bidang pengawasan.
“Hari ini, kuota perempuan diakomodir oleh undang-undang jika memang ingin terjun ke politik. Dengan afirmasi tersebut, kami berharap lahir pionir-pionir baru yang berjuang untuk melahirkan Pemilu yang lebih berintegritas,” kata pria yang akrab disapa Dodo tersebut.
Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Bali itu berpesan untuk jangan pernah alergi terhadap politik. Bukan tanpa alasan, ia mengatakan bahwa setiap aspek kehidupan ditentukan oleh sebuah kebijakan politik.
“Jangan pernah antipati terhadap politik, kita harus sadari juga setiap aspek kehidupan itu merupakan hasil keputusan politik, jadi penting bagi kita terlibat dalam proses yg menentukan arah kebijakan bangsa,” tegasnya pada agenda yang digelar Bawaslu Bangli di Desa Penglipuran tersebut.
Senada dengan Wiratma, narasumber dari pihak akademisi, Ni Wayan Widhiasthini juga menegaskan bahwa proses politik dapat dikatakan demokratis ketika masyarakat aktor utama dalam membuat keputusan politik.
“Pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri,” pungkas Widhi.
Selain Wiratma dan Widhi, nampak dalam kegiatan tersebur Ketua Bawaslu Bangli I Nengah Muliarta didampingi dua Anggotanya, Putu Gede Pertama Pujawan dan I Nengah Purna. (bs)