DPRD Bali Minta Pemprov Mereformasi Bantuan Subak dan Desa Adat
DENPASAR – Pemprov Bali diminta mereformasi bantuan subak dan desa adat yang diberikan selama ini. Reformasi diperlukan ada efektivitas dan memenuhi rasa keadilan.
“Rasanya sudah saatnya Pemprov Bali untuk segera melakukan kajian yang komprehensif guna melakukan reformasi bantuan subak dan desa adat sehingga efektivitas dan rasa keadilan terpenuhi,” ujar Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2022 dan Raperda Penyertaan Modal Daerah DPRD Provinsi Bali, Drs. Gede Kusuma Putra, Sk, MBA, MM, dalam rapat paripurna, Jumat (16/9/2022).
Kusuma Putra membacakan Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana DPRD Provinsi Bali 2022 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, dan dihadiri Gubernur Bali, Wayan Koster.
Menurut Kusuma Putra, ada banyak subak dan desa adat masih sangat membutuhkan bantuan yang lebih dari yang diterima sekarang ini. Di sisi lain, ada juga subak dan desa adat yang memandang sebelah mata terhadap bantuan yang diterimanya. “Kalau tidak boleh dikatakan tidak perlu bantuan. Karena itu, perlu dicarikan formula yang tepat tanpa harus dipukul sama rata,” tandasnya.
Pada bagian lain, Kusuma Putra juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Bali untuk lebih bijak dan tenang dalam menyikapi kondisi kekinian. Menurut DPRD Bali, pemerintah pusat mengambil kebijakan dengan melakukan reformasi subsidi energi tepat sasaran.
“Kita tahu bersama bahwa subsidi energi diberikan untuk listrik, elpiji dan BBM. Saat ini pemerintah menyadari baru hanya subsidi listrik untuk golongan rumah tangga yang relatif tepat sasaran, yang artinya dinikmati oleh golongan masyarakat miskin dan rentan. Sementara subsidi untuk elpiji tabung 3 kg dan BBM masih dominan dinikmati masyarakat mampu,” paparnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Keuangan, dari 7,46 juta kiloliter distribusi elpiji tabung 3 kg, sebanyak 5,07 juta kiloliter atau 68% dinikmati oleh rumah tangga mampu. Hanya 2,39 juta kiloliter (32%) dinikmati oleh rumah tangga miskin.
Sementara untuk BBM, kata Kusuma Putra, dari 1,79 juta kiloliter distribusi biosolar, hanya 100.000 kiloliter yang dinikmati oleh masyarakat miskin (5,6%). Sedangkan sisanya 1,69 juta kiloliter distribusi biosolar mengalir atau dinikmati oleh masyarakat mampu (94,4%). Oleh karena itu, menurutnya, tidak salah pemerintah terus mendorong dan mencari pola dengan melakukan reformasi agar subsidi tepat sasaran dan berkeadilan.
Kusuma Putra menyadari, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang lain dan sudah pasti menyebakan inflasi meningkat. Inflasi yang meningkat akan menjadi beban/menyusahkan masyarakat miskin.
“Tetapi jangan lupa, pemerintah sudah pasti juga memperhitungkan dengan sebaik-baiknya, secermat-cermatnya, untuk bagaimana kenaikan inflasi ini masih dalam batas-batas yang bisa ditoleransi. Batas-batas yang tidak menyebabkan money market atau pasar uang terganggu,” katanya.
Ukuran sederhananya, kata politisi PDI Perjuangan asal Buleleng ini, jangan sampai besarnya tingkat inflasi melebihi dari rata-rata tingkat suku bunga tabungan/deposito perbankan. Di sisi lain, tambah dia, pemerintah sudah menata, menyiapkan pola dan menyalurkan dengan cepat BLT kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang perlu disubsidi. Per tanggal 14 September tahun ini, dimana sudah lebih dari 6 juta orang di 431 kabupaten/kota menerima BLT.
“Lebih dari itu dalam waktu dekat di Bali akan ada event international yang sekaligus mempertaruhkan nama Bali dan sektor pariwisatanya kedepan. Keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan KTT G20 mendatang akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Bali. Karenanya, tidak berlebihan kalau kami Dewan mengimbau kepada seluruh lapisan/elemen masyarakat Bali untuk stay cool, stay calm,” tandas Kusuma Putra. (bs)
