- Studi Banding Buleleng ke Yogya (1)
WAKIL Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, memimpin rombongan studi banding ke Kota Yogyakarta, Senin (1/8/2022) hingga Rabu (3/8/2022). Ikut dalam rombongan tersebut Kadis Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, beserta sejumlah staf sebagai leading sector yang melaksanakan studi banding tersebut.
Juga ikut Kasat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Buleleng, Gede Arya Suardana, Kabag Humas Sekretariat DPRD Buleleng, Nyoman Budi Utama, Prokom Buleleng, serta sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online yang ada di Buleleng.
Rombongan diterima di Ruang Yudhistira Kantor Walikota Yogyakarta oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, Kadis Kominfosan Kota Yogyakarta Ig. Trihastono, Sekretaris Kominfosan Kota Yogyakarta, Suciati Sah, serta Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Dodi Kurnianto.
Dalam pengantarnya, Wakil Bupati Sutjidra, menjelaskan, bahwa studi tiru atau studi banding itu untuk melakukan komunikasi atau konsultasi dengan Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. “Karena Kominfosanti yang bertanggungjawab terhadap publikasi. Bertanggungjawab dengan pemberitaan-pemberitaan,” katanya.
Itulah pentingnya Dinas Kominfosanti Buleleng menimba pengalaman dari apa yang dilakukan Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Bagaimana cara melakukan penguatan kemitraan dengan media massa. Juga untuk mengetahui pengelolaan kehumasan Pemerintah Kota Yogyakarta serta sharing terkait publikasi.
“Media, wartawan memiliki peran yang sangat strategis dalam mensosialisasikan, menginformasikan pembagunan, baik yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan. Fungsi kontrol wartawan juga sangat diperlukan dalam ikut mengawal pembangunan,” ujar Wakil Bupati.
Menurut Wakil Bupati Sutjidra, melalui studi banding tersebut, jika ada hal-hal positif di masing-masing daerah bisa saling sharing. Berbagi pengalaman di bidang publikasi dan kehumasan.
Kadis Kominfosan Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menjawab pertanyaan dari Kadis Kominfosanti Buleleng, Ketut Suwarmawan, mengenai hubungan Pemkot Yogyakarta dan wartawan, menjelaskan bahwa pihaknya mendudukkan wartawan (media massa) sebagai humas utamanya Pemkot Yogyakarta.
Kenapa? Menurutnya, Pemkot Yogyakarta sebenarnya mempunyai media internal, termasuk website dan media sosial. Kata dia, kalau menggunakan media internal, kesan masyarakat beda terhadap berita yang disajikan. “Dibilang hanya memberitakan yang baik-baik saja,” ujarnya.
Namun, kesan berbeda terhadap suatu berita kalau yang wartawan media massa. Oleh karena itu, pihaknya menyampaikan materi saja yang nantinya ditulis dengan gaya masing-masing oleh wartawan. “Memang kami ada kerjasama dengan media, tetapi bukan jual beli berita. Bagi kami itu sebagai bentuk hubungan baik kami, bukan untuk mendektekan berita,” tegas Ig. Trihastono.
“Jadi kenapa kami menjadikan media massa sebagai humas utama kami, karena ekspektasi warga Kota Yogyakarta di atas rata-rata,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa Humas Pemkot Yogyakarta bukan PR-nya Walikota, karena PR itu adalah Walikota sendiri. “Kami hanya menyediakan panggungnya. Kalau kami mengambil posisi PR dan yang berbicara saya, maka besok yang menjadi walikota saya. Karena saya akan lebih terkenal dibandingkan walikota,” katanya.
Menurut Ig. Trihastono, tugasnya adalah membuatkan panggung bagi walikota, menyiapkan apa yang akan disampaikan. Memberikan notes, misalnya apakah walikota perlu menyampaikan pernyataan terhadap sesuatu yang berkembang atau tidak. “Dan kami juga sambil memberikan masukan-masukan kecil,” paparnya.
“Bagaimana membangun pola-pola komunikasi, itu tugas kami untuk disampaikan ke pimpinan. Pak diksinya harus ini Pak. Biar nanti tidak terjadi polemik, misalnya seperti itu,” sambungnya.
Misalnya, ketika ada suatu program yang berpotensi memunculkan friksi atau memunculkan konflik, pihaknya lebih dulu berdiskusi dengan wartawan. “Ini tidak bermaksud intervensi media. Kami tidak pernah mempengaruhi media karena kami sadar kami tidak punya saham di media. Kami membatasi diri. Kami hanya meminta cukup ruang untuk menjelaskan,” ujarnya.
Menurutnya, berita-berita di media massa yang wartawannya bertugas di Kantor Walikota Yogyakarta tidak harus selalu bagus. “Apakah beritanya harus selalu bagus? Tidak juga. Tetapi kami punya hak juga untuk menjelaskan,” tandas Ig. Trihastono. (bs)