DENPASAR – Menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang diramal bakal terjadi akhir September, pemerintah di Bali diminta harus tetap memaksimalkan peran birokrasi atau aparat sipil negara (ASN) untuk mendinamisir dan menggerakkan kehidupan publik. “Khususnya di sektor pelayanan publik yang di antaranya meliputi jasa dan barang publik,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, saat diminta tanggapannya, Kamis (24/9/2020).
Menurutnya, saat ini, meskipun ikut terdampak pandemi Covid-19, para ASN masih memiliki pendapatan tetap yang bisa membantu menggerakkan ekonomi. Kata Umar, melalui fungsinya, ASN bisa menggerakkan pula sektor lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, kata jebolan UGM ini, pemda harus memiliki skema penyelamatan dan pemulihan ekonomi melalui berbagai terobosan. “Misalnya memberikan insentif kepada dunia usaha berupa pengurangan atau penghilangan sementara biaya yang dikeluarkan, seperti pajak, listrik, dan air,” tandasnya.
Sebelumnya pengamat ekonomi Prof. Gede Sri Darma, mengingatkan, pemprov dan pemkab/pemkot di Bali untuk mempercepat belanja pemerintah. Juga diimbau untuk terus menggulir bantuan sosial (bansos), meningkatkan insentif dan stimulus bagi dunia usaha, serta menyiapkan dan mendorong untuk pergeseran model bisnis ke arah model bisnis berbasis digital. (bs)