DENPASAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali mendorong kepada Gubernur Bali, I Wayan Koster, untuk menetapkan kelembagaan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat secara permanen. Tidak saja untuk tugas-tugas di masa pandemi, melainkan juga untuk tugas-tugas mitigasi Panca Baya (bencana alam dan bencana non alam).
“Kami memberikan apresiasi dan mengucapkan rasa bangga, serta mendorong kepada Saudara Gubernur atas gagasan yang smart dan genuin dalam strategi kebijakan percepatan penanganan pandemi COVID-19 melalui Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat di Bali yang telah diberikan apresiasi yang baik dan luar biasa oleh Presiden (Bapak Jokowi). Untuk ditindaklanjuti dengan tindakan masif, terukur, dan berkelanjutan memberdayakan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat di Bali. Kedepannya perlu dipertimbangkan agar dapat ditetapkan secara permanen Kelembagaan Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat untuk tugas-tugas mitigasi Panca Baya (Bencana Alam dan Bencana Non Alam),” kata pembicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Made Budastra, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 dan Ranperda tentang Rencana Umum Energi daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 dalam rapat paripurna, Senin (6/7).
Fraksi PDI Perjuangan juga memandang penting diberikannya penghargaan berupa hadiah finansial bagi Satgas Gotong Royong Desa Adat yang wilayah desanya mencapai zona hijau (bebas pandemi) secara berkelanjutan, dan/atau yang wilayah desanya yang zona merah (terpapar positif pandemi) berubah menjadi zona hijau (bebas pandemi). Serta perlu diperhatikan untuk peningkatan sumber pendapatan desa adat dengan proporsional dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2021.
Menurut Budastra, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Gubernur yang dengan begitu sigap dan cepat mencairkan dana hibah untuk krama Bali yang terkena dampak Pandemi COVID-19 berupa BLT kepada yang di-PHK dan memberikan Bantuan Stimulus Usaha bagi UMKM dan Pekerja Sektor Informal. Serta memberikan perhatian dan perlindungan kepada tenaga kerja, yang khususnya di-PHK pada sektor pariwisata yang mengalami dampak pandemi COVID-19 pada saat ini.
“Kami menghimbau kepada para pengusaha pariwisata tidak banyak mem-PHK karyawannya, supaya dirumahkan sementara waktu sampai dinyatakan kembali normal dari pandemi Covid-19,” kata Budastra.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada Gubernur dalam penanganan PMI sebagai pahlawan devisa, dan menghimbau kepada masyarakat luas untuk bijak dalam menerima kehadiran suadara-saudaranya yang bekerja di luar negeri kembali ke tengah-tengah masyarakat. Budastra juga mengatakan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong dan mendukung sepenuhnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I 2020 yang tumbuh minus 1,14% karena akibat Pandemi Covid-19, yang menyebabkan tekanan pada sektor pariwisata sebagai sumber utama ekonomi Bali disamping bersumber dari sektor jasa perdagangan, dan pertanian. Berkenaan ini, kata dia, sangat diperlukan pemikiran dan upaya berinovasi untuk membangkitkan sumber ekonomi dari sektor pariwisata berbasis konsep pariwisata dengan tatanan kehidupan Bali era baru pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Di samping itu, sektor kelautan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga menjadi sumber ekonomi potensial, perlu mendapatkan perhatian serius sebagai sumber PAD Bali. (bs)