PILKADA SERENTAK DESEMBER 2020 HARUS UTAMAKAN KESELAMATAN PUBLIK

DENPASAR – Penyelenggara harus betul-betul menjadikan keselamatan dan kesehatan publik, termasuk penyelenggara sendiri, sebagai pertimbangan utama dalam pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Tentu dengan tetap memperhatikan aspek demokrasi, yaitu inklusivitas, kesetaraan dan akuntabilitas.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif NETGRIT, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, saat menjadi pembicara dalam web seminar yang digelar Undiknas Denpasar, Jumat (29/5/2020). Selain Ferry, juga tampil sebagai pembicara anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Vice Rector for Academic Development Undiknas, Dr. Ni Wayan Widhiasthini. Acara webinar bertajuk “Dimensi Strategis Komunikasi Politik dalam Penundaan Pilkada 2020” tersebut dibuka Rektor Undiknas, Dr. Ir. I Nyoman Sri Subawa.

Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat antara KPU, Mendagri dan Komisi II DPR RI disepakati, Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020. Proses tahapan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni mendatang.

Menurut Ferry, kondisi covid-19 belum berakhir, dan belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. Kata dia, penyelenggaraan pemilu harus sehat dan memenuhi kaidah ‘free and fair election’. Demokrasi yang sehat juga terhindari dari ujaran kebencian, SARA, perpecahan, HOAX dengan katalisator media sosial.

Dijelaskan juga, kualitas penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh aspek bahwa pemilihan bukan hanya pemungutan suara semata, tapi menjadi satu kesatuan electoral process. Oleh karena itu, tantangannya pada Pilkada kali ini adalah pada kepastian aturan/hukum, tahapan yang berubah, pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, logistik, kampanye dan pemungutan penghitungan suara serta rekapitulasi, anggaran pilkada akibat covid-19 ini.

Kata dia, kualitas penyelenggaraan pemilu juga bergantung aspek penyelenggaranya. Yakni bagaimana integritas, profesionalisme, kemandirian, dan tata kelola penyelenggara serta kkesiapan penyelenggara dengan aturan, SOP dan protokol kerjanya yang menyangkut proses dan hasil Pemilu. “Dan penyelenggara juga terlindungi dan ada jaminan keselamatannya,” katanya.

Aspek pemilih, menurut Ferry, juga menentukan kualitas suatu penyelenggaraan Pilkada. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih dan antusiasme pemilih dalam pilkada. “Dalam hal ini tren golput bisa jadi semakin meningkat, serta keselamatan pemilih dan ketidaksetaraan akses pada informasi,” ujar Ferry.

Mantan anggota KPU RI ini juga menyebutkan tantangan lain dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Yakni bagaimana pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemilu, untuk menunjang penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, inovatif dan dipercaya publik, sebagai alternatif supporting system.

Ferry juga mengkhawatirkan terjadi abuse of power dalam Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini. Yakni bagaimana pengelolaan bantuan sosial kemanusian (politisasi bansos) untuk penanganan covid-19 ini oleh oknum kepala daerah yang maju sebagai petahana, oknum para calon kepala daerah, oknum ASN, kampanye terselubung serta politik biaya tinggi.

Ia mengingatkan juga agar masalah cuaca dan perayaan keagamaan di bulan Desember perlu diantisipasi. Juga yang perlu mendapat perhatian adalah tahapan-tahapan krusial seperti pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi pencalonan (perseorangan), sengketa TUN dengan koordinasi stakeholders terkait dan hukum acara yang tegas dan pasti, serta pasca pemungutan dan penghitungan suara/rekapitulasi yang terkait dengan cuaca dan agenda keagamaan.

“Sejauh mana regulasi yang disiapkan KPU? Apa saja yang sdh siap selain tahapan? Bagaimana rasionalisasi dan penambahan anggaran? Sejauhmana SOP dan bimtek yang didukung protokol Covid-19?” kata dosen di Unpad Bandung ini.Menurut Ferry, dalam Pilkada perlu diterapkan SOP dan PROTOKOL KERJA serta PROTOKOL KESEHATAN yang ketat. Protokol COVID-19 selintas terlihat mudah, namun keberhasilannya perlu kedisiplinan yang tinggi. “Jadi perlu kita pastikan dulu ini, sebelum menerapkan. Termasuk oleh penyelenggara sendiri. Termasuk, bagaimana kita mensosialisasikan dan melatih mereka dengan efektif pada masa pandemi ini,” jelasnya. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *