DENPASAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia membedah efektivitas penegakan etika serta merancang ulang skema masa jabatan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dalam
Tag: DKPP
KPU Provinsi Bali Perkuat Integritas dan Pencegahan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu
DENPASAR – Dalam rangka meningkatkan penegakan etika dan integritas bagi penyelenggara Pemilu di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, KPU Provinsi Bali menggelar
DKPP Lantik I Wayan Wirka dan Gede Sutrawan sebagai TPD Bali Periode 2025–2026
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi melantik 228 anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) se-Indonesia periode 2025–2026. Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua
DKPP RI Bongkar Kepatuhan Etik Pemilu, Bawaslu Bali “Sangat Patuh”
DENPASAR – Anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, didampingi Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Ni Luh Supri Cahayani, menerima kunjungan Tim Dewan Kehormatan Penyelenggara
DKPP Lantik 228 Tim Pemeriksa Daerah untuk Tegakkan Kode Etik Pemilu 2024
JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melantik 228 Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dari seluruh provinsi di Indonesia untuk masa bakti 2024-2025. Pelantikan berlangsung
KMHDI Minta DKPP Tegas untuk Segera Mencopot Ketua KPU RI
Terbukti Tiga Kali Langgar Kode Etik DENPASAR – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Anggota DKPP RI Ingatkan Bawaslu Bangli Tak Abaikan Kode Etik
BANGLI – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus
TIDAK TERBUKTI MELANGGAR, DKPP REHABILITASI NAMA BAIK KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU BALI
DENPASAR – Tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali
DKPP BERHENTIKAN KETUA KPU KARANGASEM
JAKARTA – Ketua KPU Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).