DENPASAR – Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali meminta Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan perhatian terhadap sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kesejahteraan dan keamanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali yang dibacakan oleh I Gede Ghumi Asvatham, S.ST.Par. pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, perkembangan kriminalitas yang memanfaatkan teknologi, ancaman kebakaran hutan, pengelolaan sampah, hingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Bali.
Salah satu perhatian utama fraksi adalah harga kebutuhan pokok, khususnya beras. Fraksi Demokrat-NasDem meminta adanya monitoring dan pengendalian harga agar tidak semakin membebani masyarakat.
Hal tersebut dinilai penting karena Pemerintah Pusat telah menyatakan Indonesia berada dalam kondisi swasembada pangan dan tidak lagi melakukan impor beras. Namun, di lapangan masih terdapat keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga beras.
“Perlu dilakukan monitoring dan pengendalian harga kebutuhan pokok terutama harga beras,” demikian salah satu poin yang disampaikan Fraksi Demokrat-NasDem.
Selain persoalan pangan, fraksi juga menyoroti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan teknologi dinilai tidak selalu memberikan dampak positif terhadap keamanan. Perkembangan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh jaringan kriminal yang memiliki koneksi lintas daerah bahkan internasional.
Karena itu, Fraksi Demokrat-NasDem menyarankan Gubernur Bali melakukan koordinasi dengan berbagai institusi terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi, untuk mengantisipasi semakin maraknya kriminalitas yang berjejaring internasional.
Persoalan lingkungan juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat-NasDem. Fraksi meminta adanya langkah cegah tangkal secara dini terhadap potensi kebakaran hutan, terutama kawasan hutan mangrove di Bali Barat.
Ancaman tersebut dinilai perlu diantisipasi menyusul kondisi hutan dan kawasan pegunungan yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Langkah pencegahan dinilai penting untuk menghindari terjadinya kebakaran yang dapat mengancam ekosistem dan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, terkait persoalan sampah, Fraksi Demokrat-NasDem memberikan perhatian terhadap proses pengolahan sampah menggunakan teknologi modern yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota se-Bali.
Fraksi meminta Pemerintah Provinsi Bali melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap berbagai program pengolahan sampah tersebut. Pengawasan diperlukan agar penerapan teknologi pengolahan sampah berjalan terarah, tepat sasaran, serta sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.
Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem menilai masih terdapat sejumlah Rumah Sakit Umum (RSU) yang belum dilengkapi sarana dan prasarana secara memadai. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Bali.
Fraksi menyarankan agar RSU yang membutuhkan dukungan dapat dibantu melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan/atau dana hibah Pemerintah Provinsi Bali. Dengan dukungan tersebut, rumah sakit diharapkan mampu memenuhi standar pelayanan yang layak bagi masyarakat.
Selain kelengkapan fasilitas, Fraksi Demokrat-NasDem juga menekankan pentingnya akses rujukan emergensi bagi pasien menuju rumah sakit yang memiliki tingkat pelayanan lebih tinggi.
Untuk mencapai target Jana Kertih, khususnya dalam menjaga dan melindungi masyarakat Bali, Fraksi Demokrat-NasDem mendorong Gubernur Bali untuk memperkuat koordinasi dengan RSU daerah kabupaten/kota.
Koordinasi tersebut diharapkan mampu membangun kerja sama dan konektivitas pelayanan kesehatan antarkabupaten/kota sehingga masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, dan terintegrasi.
Fraksi Demokrat-NasDem menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut membutuhkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga dan instansi terkait. Dengan monitoring, koordinasi, dan pengawasan yang lebih kuat, berbagai kebijakan diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali. (bs)