BULELENG – Kabupaten Buleleng mencatat capaian Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) tertinggi di Bali jika dilihat dari jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan. Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 179.171 jiwa telah mendapatkan layanan PKG dari total penduduk Buleleng sebanyak 819.279 jiwa.
Namun, jika dihitung berdasarkan persentase cakupan penduduk, capaian tersebut masih berada di peringkat keenam se-Bali, dengan angka 24,6 persen. Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk mempercepat capaian menuju target nasional 46 persen pada 2026.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, dr. Sucipto, mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa secara jumlah absolut Buleleng telah bergerak cukup besar. Namun, besarnya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri ketika capaian dihitung dalam bentuk persentase.
“Secara angka absolut kita tertinggi di Bali, tetapi karena jumlah penduduk Buleleng paling besar, maka secara persentase kita masih berada di peringkat keenam. Ini yang harus kita kejar bersama,” kata Sucipto saat membuka Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program PKG serta Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Lovina Haven, Selasa (8/9/2026).
Menurut Sucipto, pelaksanaan PKG tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan penguatan sinergi dengan perangkat daerah, kecamatan, desa, komunitas, lembaga pendidikan, hingga kelompok masyarakat agar sasaran pemeriksaan semakin luas. Monitoring, koordinasi dan forum konsultasi publik dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus menyusun strategi percepatan yang lebih efektif.
Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah proses input data serta bagaimana mendatangkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan PKG. Karena itu, Dinas Kesehatan mendorong inovasi jemput bola dengan memperluas titik layanan dan menyasar kelompok masyarakat yang selama ini belum optimal terjangkau. Gebyar PKG di tingkat kecamatan maupun desa juga dapat dikembangkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sucipto menegaskan, PKG harus dipandang bukan sekadar mengejar angka cakupan, tetapi sebagai pintu masuk untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan mandiri dalam menjaga kesehatan. Dengan memperkuat koordinasi, monitoring, inovasi jemput bola serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa, Buleleng optimistis mampu mempercepat capaian dan mengejar target nasional 46 persen pada akhir 2026.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dewa Made Puspa, mengatakan, capaian Buleleng secara absolut memang paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Bali, yakni mencapai 179.171 jiwa. Namun, secara persentase Buleleng masih berada di posisi keenam karena jumlah penduduknya jauh lebih besar.
Sebagai perbandingan, Kabupaten Klungkung memiliki jumlah penduduk sekitar 209.750 jiwa sehingga capaian dalam bentuk persentase lebih mudah terdongkrak. “Angka absolut Buleleng paling tinggi, tetapi pembaginya juga paling besar karena penduduknya paling banyak di Bali,” ujarnya.
Untuk mengejar ketertinggalan persentase tersebut, Dewa Made Puspa mendorong pelaksanaan PKG secara lebih terintegrasi melalui pendekatan jemput bola. Sasaran pemeriksaan tidak hanya masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga dapat menyasar komunitas, kelompok petani, nelayan, perguruan tinggi serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Dengan memperluas titik dan sasaran pelayanan, cakupan PKG diharapkan meningkat lebih cepat tanpa bergantung pada kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan.
Selain mengejar jumlah pemeriksaan, Dinas Kesehatan juga menekankan pentingnya tindak lanjut setelah pemeriksaan. Hasil PKG perlu disampaikan kepada peserta melalui protokol komunikasi yang jelas, termasuk edukasi mengenai kondisi kesehatan, jadwal kontrol ulang bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, serta dorongan untuk menerapkan perilaku hidup sehat.
Hasil pemeriksaan juga diharapkan dapat diinformasikan secara digital dan terhubung dengan aplikasi SATUSEHAT, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan data kesehatannya secara berkelanjutan. (bs)