* Oleh Lewa Karma
“Teknologi bukan sekadar alat untuk mempercepat pekerjaan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menentukan daya saing suatu bangsa.”
Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan ini bukan sekadar mengenang keberhasilan masa lalu, tetapi menjadi pengingat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi.
Penetapan tanggal tersebut berakar pada keberhasilan penerbangan perdana pesawat N-250 Gatotkaca karya anak bangsa pada 10 Agustus 1995 yang dipimpin oleh visi teknologi Presiden ke-3 RI, B. J. Habibie.
Keberhasilan tersebut menjadi simbol bahwa Indonesia pernah berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam penguasaan teknologi dirgantara dan menjadi tonggak kebangkitan inovasi nasional.
Namun, makna Hari Kebangkitan Teknologi pada era digital saat ini telah mengalami perluasan. Jika dahulu kebangkitan teknologi diidentikkan dengan keberhasilan membangun industri strategis seperti pesawat terbang, kini kebangkitan teknologi juga diukur dari kemampuan negara memanfaatkan transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi pemerintahan, mendorong efisiensi birokrasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Teknologi telah menjadi fondasi baru pembangunan nasional sekaligus indikator daya saing suatu negara di tengah kompetisi ekonomi global yang semakin ketat.
Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan akselerasi menuju Society 5.0. Digitalisasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, keuangan, transportasi, hingga administrasi pemerintahan.
Klaus Schwab (2016) menjelaskan bahwa Revolusi Industri Keempat ditandai oleh integrasi teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), komputasi awan, analitik data besar (big data), dan otomatisasi yang mengubah cara manusia bekerja, berproduksi, dan mengambil keputusan. Negara yang mampu menguasai teknologi akan memiliki keunggulan ekonomi, sedangkan negara yang tertinggal akan semakin sulit bersaing.
Pandangan tersebut semakin relevan ketika dunia memasuki era ekonomi digital. World Bank (2023) menegaskan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan apabila didukung oleh regulasi yang adaptif, infrastruktur digital yang memadai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, digitalisasi bukan sekadar investasi teknologi, tetapi investasi pembangunan nasional.
Di Indonesia, transformasi digital menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mempercepat reformasi birokrasi. Berbagai layanan publik kini beralih dari sistem manual menuju sistem elektronik melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan digital, tanda tangan elektronik, identitas digital, pembayaran non-tunai, serta pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendukung pengambilan keputusan. Transformasi tersebut bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih cepat, lebih sederhana, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Digitalisasi pelayanan publik sesungguhnya bukan hanya soal penggunaan aplikasi, melainkan perubahan paradigma dalam melayani masyarakat. David Osborne dan Ted Gaebler (1992) melalui konsep Reinventing Government menegaskan bahwa pemerintahan modern harus meninggalkan birokrasi yang lambat menuju pemerintahan yang berorientasi pada hasil, inovasi, dan kepuasan masyarakat. Teknologi menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan publik.
Lebih lanjut, OECD (2023) menjelaskan bahwa pemerintahan digital (digital government) merupakan pendekatan tata kelola yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta kualitas pelayanan publik. Digitalisasi memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based policy), mempercepat koordinasi antarinstansi, dan mengurangi biaya administrasi yang selama ini menjadi beban birokrasi.
Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi salah satu manfaat paling nyata dari transformasi digital. Sistem pelayanan yang terdigitalisasi memungkinkan seluruh proses administrasi terdokumentasi secara elektronik sehingga lebih mudah diawasi, diaudit, dan dipertanggungjawabkan. Proses perizinan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan administrasi kependudukan dapat dipantau secara terbuka sehingga ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin sempit.
Robert Klitgaard (1988) menjelaskan bahwa korupsi cenderung muncul ketika terdapat monopoli kekuasaan yang besar, diskresi yang tinggi, dan akuntabilitas yang rendah. Digitalisasi mampu mengurangi ketiga faktor tersebut melalui otomatisasi proses, keterbukaan informasi, serta jejak digital (digital footprint) yang dapat ditelusuri kapan saja. Dengan demikian, transformasi digital bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen pemberantasan korupsi dan penguatan integritas birokrasi.
Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga mendorong efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu berhari-hari untuk mengurus administrasi karena berbagai layanan kini dapat diakses secara daring. Biaya operasional pemerintah dapat ditekan melalui pengurangan penggunaan kertas, percepatan proses administrasi, integrasi basis data, serta otomatisasi berbagai pekerjaan rutin. Waktu pelayanan menjadi lebih singkat, biaya lebih murah, dan kualitas pelayanan meningkat.
Meski demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan.
Di sinilah pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Peter Drucker (1993) telah mengingatkan bahwa pengetahuan merupakan faktor produksi paling penting dalam ekonomi modern. Keunggulan suatu negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi oleh kemampuan manusia mengelola informasi, menghasilkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi secara produktif. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan, riset, literasi digital, dan inovasi menjadi prasyarat utama kebangkitan teknologi Indonesia.
Hari Kebangkitan Teknologi Nasional juga harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas inovasi, dan masyarakat. Konsep Triple Helix yang dikembangkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menunjukkan bahwa kemajuan inovasi nasional akan lebih cepat terwujud apabila pemerintah berperan sebagai regulator, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, dan sektor industri sebagai penggerak hilirisasi inovasi. Kolaborasi tersebut perlu diperluas dengan melibatkan masyarakat sipil sehingga inovasi benar-benar menjawab kebutuhan publik.
Dalam perspektif ekonomi global, penguasaan teknologi juga menentukan posisi Indonesia dalam rantai nilai dunia. Persaingan tidak lagi hanya terjadi pada sektor manufaktur, tetapi juga pada pengembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, keamanan siber, semikonduktor, energi terbarukan, bioteknologi, dan ekonomi digital. Negara yang hanya menjadi konsumen teknologi akan sulit meningkatkan nilai tambah ekonominya. Sebaliknya, negara yang mampu menghasilkan inovasi akan memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar.
Semangat HAKTEKNAS seharusnya juga menginspirasi seluruh institusi pemerintah untuk terus mempercepat digitalisasi layanan. Kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, hingga desa perlu menjadikan teknologi sebagai budaya kerja, bukan sekadar proyek digital.
Pelayanan publik harus dirancang berpusat pada masyarakat (citizen-centric services), mudah diakses, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Digitalisasi yang berhasil bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari meningkatnya kualitas layanan, kepercayaan masyarakat, serta kesejahteraan warga negara.
Pada akhirnya, Hari Kebangkitan Teknologi Nasional bukan hanya mengenang keberhasilan pesawat N-250 Gatotkaca yang pernah mengudara tiga dekade lalu. Makna yang jauh lebih besar adalah membangkitkan kembali keberanian bangsa untuk bermimpi besar, berinvestasi pada ilmu pengetahuan, dan menjadikan inovasi sebagai budaya pembangunan. Indonesia membutuhkan lebih banyak “Habibie-Habibie baru” yang mampu menggabungkan kecerdasan, integritas, nasionalisme, dan keberanian berinovasi.
Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin kompetitif, transformasi digital merupakan keniscayaan. Teknologi harus menjadi jembatan menuju birokrasi yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, ekonomi yang produktif, dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Dengan semangat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi global, tetapi juga menjadi bangsa yang mampu menciptakan inovasi, memperkuat kedaulatan digital, dan memimpin pembangunan berbasis pengetahuan menuju Indonesia Emas 2045. []
*) Penulis adalah Kasi Pendis Kemenag Buleleng, Mahasiswa Program Doktoral IMK
Daftar Pustaka
- Drucker, P. F. (1993). Post-Capitalist Society.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University–Industry–Government Relations.
- Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption.
- OECD. (2023). Digital Government Index.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government.
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution.
- World Bank. (2023). Digital Development Overview.