DENPASAR – Perbaikan kualitas data pemilih berkelanjutan (PDPB) pada Semester I Tahun 2026 mendapat apresiasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Meski demikian, Bawaslu menegaskan bahwa menurunnya angka ketidaksesuaian data tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan.
Justru di tengah membaiknya kualitas data, ketelitian dalam mengawasi setiap proses pemutakhiran harus semakin diperkuat agar persoalan yang tersisa dapat diurai hingga ke akar penyebabnya.
Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty, saat memimpin rapat koordinasi secara daring bersama jajaran Bawaslu Provinsi, Rabu (15/7/2026)
Dalam arahannya, Lolly mengapresiasi peningkatan kualitas pengawasan yang dilakukan Bawaslu di seluruh Indonesia selama Semester I Tahun 2026. Ia menilai kolaborasi antara Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan semakin menunjukkan hasil positif, tercermin dari meningkatnya tindak lanjut atas saran perbaikan yang disampaikan pengawas pemilu.
Meski demikian, Lolly mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang memerlukan perhatian khusus. Menurutnya, selisih data yang masih muncul tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif semata, melainkan harus ditelusuri hingga diketahui akar persoalannya agar tidak terus berulang pada tahapan pemilu mendatang.
“Peningkatan kualitas data merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun tugas pengawasan tidak berhenti ketika angka ketidaksesuaian menurun. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap persoalan dipahami penyebabnya sehingga perbaikannya bersifat menyeluruh, bukan sekadar memperbaiki angka dalam laporan,” tegas Lolly.
Ia juga meminta seluruh Bawaslu Provinsi memastikan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan uji petik sebagai instrumen untuk menguji kesesuaian data di lapangan. Menurutnya, kualitas pengawasan nasional tidak ditentukan oleh beberapa daerah yang berkinerja baik, melainkan oleh kemampuan seluruh jajaran menjaga standar pengawasan secara merata.
Selain aspek pengawasan data pemilih, Lolly menekankan pentingnya memperkuat strategi pencegahan. Ia menyebut pencegahan merupakan wajah pertama Bawaslu di hadapan masyarakat sehingga edukasi, mitigasi, kolaborasi, dan pengawasan partisipatif harus terus diperluas dengan mengutamakan dampak nyata, bukan sekadar jumlah kegiatan.
Forum tersebut juga membahas hasil evaluasi nasional terhadap pelaksanaan PDPB, termasuk koordinasi antara KPU dengan berbagai instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, TNI, Polri, hingga lembaga pemasyarakatan. Bawaslu RI meminta seluruh provinsi segera memberikan klarifikasi terhadap data yang masih belum sesuai sebelum dilakukan rekapitulasi nasional.
Ditemui usai mengikuti rapat koordinasi tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan bahwa arahan Bawaslu Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa kualitas pengawasan tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya temuan, tetapi juga dari kemampuan pengawas memastikan setiap rekomendasi benar-benar menghasilkan perbaikan sistem.
“Yang ditekankan Bawaslu RI hari ini bukan sekadar akurasi angka, melainkan kualitas prosesnya. Ketika ada data yang belum sesuai, kami tidak berhenti pada klarifikasi administratif, tetapi memastikan penyebabnya benar-benar dipahami agar tidak menjadi persoalan berulang pada tahapan pemilu berikutnya,” ujar Ariyani.
Ia menambahkan, Bawaslu Bali akan terus memperkuat pengawasan PDPB melalui koordinasi dengan KPU maupun instansi terkait, sekaligus memastikan jajaran pengawas di kabupaten/kota menjalankan pengawasan berbasis uji petik sebagai instrumen verifikasi terhadap kondisi faktual di lapangan.
“Bagi Bawaslu Bali, data pemilih bukan sekadar daftar administrasi. Di dalamnya terdapat hak konstitusional warga negara yang harus dijaga sejak jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. Karena itu, setiap proses pemutakhiran akan terus kami kawal agar kualitas data semakin akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Ariyani. (bs)