Hari Lahir Pancasila, Bawaslu Bali Teguhkan Nilai Ideologi Sebagai Benteng Integritas Pengawasan

DENPASAR – Di tengah khidmatnya peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Senin (1/6/2026), Bawaslu Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal demokrasi.

Hadir langsung di lokasi upacara, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Bali, I Nyoman Gede Putra Wiratma, menyerukan pentingnya membumikan nilai Pancasila sebagai benteng integritas bagi seluruh jajaran pengawas pemilu.

Wiratma menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan ruh utama yang menggerakkan setiap langkah pengawasan. Menurutnya, nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila wajib diinternalisasi oleh setiap pengawas dalam menjaga hak konstitusional masyarakat.

“Tugas pengawas pemilu itu berat dan penuh tantangan. Benteng terkuat kita agar tidak goyah oleh intervensi adalah integritas. Dan sumber dari segala integritas bangsa ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Wiratma.

Lebih lanjut, Wiratma menekankan bahwa momentum Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini harus menjadi titik balik penguatan soliditas internal organisasi. Peningkatan kapasitas dan pembinaan mental SDM pengawas di seluruh tingkatan se-Provinsi Bali akan terus diakselerasi demi mewujudkan pengawasan yang profesional dan objektif.

Upacara yang berlangsung tertib dan khidmat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Agenda tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, pimpinan instansi vertikal, serta ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui momentum ini, Bawaslu Bali menyerukan gerakan bersama untuk membumikan Pancasila di setiap jengkal proses pengawasan. Bawaslu mengajak dan menggugah keterlibatan aktif masyarakat untuk menjadi mata dan telinga keadilan.

Ketika nilai gotong royong telah menyatu dengan jiwa pengawasan, maka iklim demokrasi yang bersih, jujur, dan bermartabat di Provinsi Bali bukan lagi sekadar harapan, melainkan sebuah kepastian yang harus diperjuangkan bersama. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *