DENPASAR – Preferensi politik hari ini semakin cair. Ia tidak selalu lahir dari kedekatan ideologi, melainkan dari lingkar pertemanan, komunitas, hingga algoritma media sosial yang membentuk ruang gema tersendiri. Dalam lanskap seperti itu, hampir 60 persen pemilih berasal dari generasi muda, dominan secara jumlah, namun belum sepenuhnya mapan secara pandangan politik.
Situasi tersebut menjadi pembahasan dalam Pekan Edukasi dan Kolaborasi Pengawasan (PEKA) Edisi ke-2 yang digelar Bawaslu Provinsi Bali, Jumat (27/2/2026) secara daring. Forum bertema “Identitas, Komunitas, dan Preferensi Politik dalam Pemilu” itu menyoroti bagaimana politik dipahami sekaligus direspons generasi hari ini.
Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa dimaknai semata-mata sebagai kerja teknis. “Fungsi Bawaslu hari ini selain pengawasan adalah meningkatkan pendidikan politik dan memperkuat konsolidasi demokrasi. Pemilih harus paham bahwa mereka bukan sekadar obyek,” ujarnya.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menambahkan bahwa kecenderungan pilihan politik masih kuat dipengaruhi identitas dan komunitas. Karena itu, literasi politik, terutama bagi pemilih pemula menjadi mendesak, bukan hanya agar menggunakan hak pilih, tetapi agar memahami maknanya.
Narasumber Ni Wayan Widhiasthini memetakan bahwa Generasi Z, sebagai kelompok dengan populasi terbesar, cenderung menjadi swing voters. “Mereka tidak terikat pada partai politik dan preferensinya sangat dipengaruhi circle atau pertemanan,” katanya.
Di sisi lain, politik kerap dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari, padahal seluruh kebijakan publik lahir dari proses politik melalui pemilu. “Semua yang kita gunakan hari ini adalah produk politik. Pemerintah lahir dari proses politik resmi, yaitu pemilu,” ujarnya.
Ia menilai, dominasi pengaruh pertemanan dan komunitas dapat mempersempit ruang dialog. Politik berisiko dipahami sebatas penegasan identitas kelompok. Situasi ini diperkuat algoritma media sosial yang bekerja dengan logika keterlibatan, bukan kedalaman argumentasi. Konten bernuansa emosional lebih mudah tersebar dan berulang muncul, sehingga dalam jangka panjang memicu kejenuhan dan apatisme.
Menanggapi hal tersebut, Ariyani menilai fenomena itu menjadi tantangan serius bagi demokrasi partisipatif. Menurutnya, ketika preferensi politik dibentuk oleh lingkar sosial yang seragam dan arus algoritma, ada risiko penyempitan ruang dialog publik.
“Kalau pilihan politik hanya bergerak di lingkar yang itu-itu saja, maka yang muncul bukan lagi pertukaran gagasan, tetapi penguatan opini dalam ruang yang seragam,” ujarnya.
Ia melihat generasi muda bisa terjebak pada dua kutub, ikut arus tanpa refleksi atau menarik diri karena merasa politik terlalu gaduh. Karena itu, pengawasan partisipatif dan penguatan literasi politik menjadi semakin relevan.
“Ruang digital tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat daya kritis masyarakat. Supaya tidak semua yang viral langsung dipercaya, dan tidak semua perbedaan dianggap ancaman,” pungkas Ariyani. (bs)