Penjelasan Awal Ranperda APBD Buleleng 2026, Fokus pada Optimalisasi Pajak dan Efisiensi

BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng telah mulai menyosialisasikan rancangan kebijakan anggaran tahun depan. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, secara resmi telah menyampaikan penjelasan awal mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Penyampaian ini menandai dimulainya proses pembahasan yang lebih mendalam bersama dengan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng.

Bupati Sutjidra optimis terhadap peningkatan target pendapatan daerah pada tahun 2026. Ia mengindikasikan bahwa peningkatan signifikan akan bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah. Keyakinan ini didasarkan pada capaian yang sudah terlihat pada tahun berjalan, dimana realisasi penerimaan di sektor tersebut menunjukkan tren yang sangat positif.

“Kita optimis karena tahun ini ternyata pajak dan retribusi kita hampir peningkatannya sangat signifikan. Di triwulan ketiga ini kita dalam posisi hijau di angka 74%. Mudah-mudahan dalam dua bulan lagi capaiannya bisa di atas 90%,” ujar Sutjidra saat ditemui usai Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Ranperda Kabupaten Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, Sutjidra menjelaskan beberapa pos pendapatan yang diharapkan memberikan kontribusi lebih besar. Pajak reklame, Pajak Hiburan dan Rekreasi (PHR), serta retribusi parkir di Destinasi Tujuan Wisata (DTW) menjadi andalan untuk digenjot.

“Pajak reklame itu pasti akan meningkat. Kemudian PHR ini cukup signifikan juga peningkatannya, selain retribusi yang lain seperti parkir. Itu kita manfaatkan DTW-DTW kita nanti,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata yang menjadi unggulan Buleleng.

Di sisi belanja, prinsip efisiensi akan terus menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026. Bupati asal Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan ini mengonfirmasi bahwa langkah strategis yang telah dimulai, seperti perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD).

Pola ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengefisienkan penggunaan anggaran. “Tahun yang 2026 juga sama. Efisiensi pertama. Perampingan SKPD. Sudah ya. Nah, sudah itu. Kemudian diversifikasi untuk pendapatan,” tutur Bupati Sutjidra.

Penurunan terjadi juga pada Belanja Tak Terduga (BTT). Bupati Sutjidra mengungkapkan bahwa penurunan ini didasari oleh evaluasi terhadap penanganan bencana sebelumnya. Ia mengapresiasi peran serta masyarakat melalui semangat gotong royong dalam pembersihan daerah aliran sungai, penanaman pohon, dan gorong-gorong, yang telah berhasil meminimalisir dampak bencana.

“Kemarin hujan karena saking lebatnya ada genangan tapi tidak menimbulkan hal-hal yang mengkhawatirkan. Kita terima karena cuaca, selagi sekarang lagi musim hujan, tapi kita juga berusaha untuk mengantisipasinya bersama masyarakat,” ungkap dia.

Upaya antisipasi dan pencegahan tersebut, lanjutnya, kini diwujudkan dalam program kebersihan rutin yang melibatkan seluruh komponen. Setiap Jumat, seluruh SKPD, TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di setiap kecamatan turun melakukan kegiatan kebersihan. Tidak hanya itu, peran serta dunia pendidikan juga digerakkan.

“Sekarang juga kita melibatkan sekolah-sekolah. Anak-anak sekolah diberikan jam ekstrakurikuler, waktu pagi sehari setiap Sabtu satu jam, untuk melakukan kebersihan di sekolah dan di lingkungan sekolah,” imbuh Sutjidra.

Dengan penyampaian penjelasan awal ini, Ranperda APBD Buleleng 2026 resmi memasuki tahap pembahasan intensif. Pemerintah Daerah dan DPRD akan duduk bersama untuk merumuskan anggaran yang aspiratif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Buleleng, dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan optimalisasi pendapatan daerah. (bs)