DENPASAR – Praktik politik uang kembali menjadi sorotan utama dalam diskusi Bawaslu Provinsi Bali bersama mahasiswa STIKOM. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani menegaskan bahwa menerima uang dari calon peserta pemilu sama saja dengan menjual murah nilai demokrasi.
“Dapat uang pasti senang, tapi kalau sampai menggadaikan masa depan bangsa 5 tahun, apa itu setimpal? Begitulah kondisi negara kita kalau kalian menormalisasi politik uang,” ujar Ariyani saat menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai praktik menerima uang namun tetap memilih calon lain.
Menurut Ariyani, politik uang bukan hanya merusak kualitas pemilu, tetapi juga dapat menjerat masyarakat pada sanksi pidana dan denda. Karena itu, generasi muda diingatkan untuk berani menolak dan tidak tergoda dengan iming-iming materi.
“Politik uang itu ibarat racun. Terlihat menguntungkan sesaat, tapi dampaknya merusak demokrasi dan masa depan bangsa. Bahkan secara hukum, penerima maupun pemberi bisa dijerat pidana,” tegasnya.
Selepas mengisi kegiatan, Ariyani menekankan alasan mengapa Bawaslu gencar melakukan sosialisasi kepada generasi muda. Menurutnya, generasi muda adalah kelompok yang paling banyak terpapar informasi di internet.
Karena itu, mereka diharapkan dapat menjadi penyambung lidah bagi lingkungan sekitar, termasuk keluarga, dalam menyebarkan informasi tentang aturan dan larangan dalam pemilu.
“Kami yakin Gen Z ini generasi yang paling banyak terpapar informasi. Mereka sering dianggap apatis, padahal awalnya mereka riset dan peduli, hanya saja kecewa setelah menerima arus informasi negatif tentang politik. Karena itu, kami ingin mereka menjadi penyambung lidah Bawaslu di lingkungannya. Yang membutuhkan informasi bukan hanya generasi muda, tapi juga nenek dan kakeknya. Sayangnya, forum diskusi yang mengundang orang lanjut usia masih sangat terbatas,” jelasnya.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Ariyani mengisahkan bahwa banyak kasus penerimaan politik uang di masyarakat justru terjadi karena ketidaktahuan.
Oleh sebab itu, mahasiswa dan generasi muda diharapkan menjadi penyambung literasi demokrasi, agar informasi yang benar tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilu dapat tersebar luas hingga ke lapisan masyarakat yang lebih tua.
“Politik uang itu sangat berbahaya, baik bagi bangsa maupun bagi individu yang terlibat. Kalau memang belum bisa menolaknya demi bangsa, maka tolaklah demi keluarga,” tutup Ariyani. (bs)