- Oleh Dr. Anggawira
PEMADAMAN listrik massal yang terjadi pada 2 Mei 2025 menjadi pengingat serius bahwa Bali, sebagai etalase pariwisata dan budaya Indonesia, belum memiliki ketahanan energi yang memadai. Dalam 12 jam lumpuhnya sistem kelistrikan akibat gangguan suplai dari Jawa, sektor hotel, layanan publik, rumah sakit, dan UMKM terpukul hebat. Ini bukan semata soal teknis, tapi soal ketahanan energi dan kedaulatan pulau.
Dalam konteks ini, kita perlu membuka kembali diskusi strategis tentang potensi energi terbarukan Bali—terutama energi panas bumi Bedugul—dengan pendekatan yang lebih inklusif, sains-based, dan kontekstual terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Bali.
🔋 Potensi Energi Panas Bumi Bedugul: Fakta yang Tak Bisa Diabaikan
Lapangan panas bumi Bedugul, yang terletak di dataran tinggi vulkanik kawasan Kaldera Bratan, memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung energi bersih Bali.
• Kapasitas potensial: hingga 175 MW
• Unit 1: 55 MW
• Unit 2: 55 MW
• Unit 3: 2 × 55 MW
• Suhu reservoir: >200 °C
• Eksplorasi sejak: 1974
• Operator: Bali Energy Limited (BEL) dan Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Dari sisi teknis dan ekonomis, potensi ini sangat layak dikembangkan. Namun, proyek ini sudah lebih dari dua dekade mandek karena penolakan masyarakat adat terkait lokasi proyek yang dianggap sakral dan berada di kawasan hutan lindung.
🌿 Saatnya Pendekatan Baru: Energi Hijau, Budaya dan Partisipasi
Menolak pengembangan energi terbarukan bukan berarti menolak kemajuan. Yang ditolak oleh masyarakat adalah pendekatan yang tidak sensitif terhadap budaya, tidak transparan, dan tidak partisipatif.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan ulang pendekatan proyek ini:
• Libatkan tokoh adat, pecalang, dan pemuka agama sejak tahap awal,
• Pastikan proyek dilakukan di luar kawasan suci, bila perlu ubah lokasi tapping sumber panas bumi,
• Gunakan teknologi closed-loop system agar tidak menghasilkan suara, gas buang, atau kerusakan visual pada alam sekitar,
• Berikan benefit sharing langsung kepada desa adat berupa subsidi listrik, dana sosial, dan pengembangan UMKM energi.
⚡ Mengapa Mendesak? Ketergantungan Bali Sudah Terlalu Tinggi
Lebih dari 70% kebutuhan listrik Bali dipasok dari Jawa melalui kabel bawah laut. Ketika terjadi gangguan teknis di Paiton atau kedalaman laut Bali Strait, Bali lumpuh.
Ini menciptakan “sindrom ketergantungan energi” yang sangat berbahaya, terutama untuk provinsi yang menargetkan menjadi green island dan pusat ekonomi hijau berbasis pariwisata, wellness, dan digital.
Tanpa pembangkit sendiri yang andal dan bersih, Bali akan selalu rentan terhadap tekanan energi dari luar.
🌱 Data Center, Pariwisata Hijau, dan Ekonomi Digital
Bali kini menjadi salah satu tujuan investasi digital, terutama untuk pengembangan:
• Green Data Center
• Server AI berbasis energi rendah karbon
• Ekosistem startup digital
Namun, data center adalah pengguna energi besar. Tanpa energi bersih dan andal dari dalam pulau, investor akan memilih Vietnam, Singapura, atau Batam yang sudah lebih siap.
Potensi panas bumi, solar farm, dan biomass Bali bisa menjadi jawaban untuk menarik green FDI ke Bali, tanpa mengorbankan keindahan dan spiritualitas Bali.
✅ Rekomendasi Strategis
1. Evaluasi ulang proyek panas bumi Bedugul dengan partisipasi masyarakat lokal
2. Peta potensi EBT lain di Karangasem, Buleleng, dan Klungkung segera disusun
3. Bentuk satuan tugas energi hijau Bali lintas kementerian & Pemprov
4. Dorong insentif fiskal dan nonfiskal untuk green investor dan data center
5. Edukasi publik agar Bali tidak hanya menjadi pulau wisata, tapi pulau mandiri energi
🔚 Penutup: Energi dan Budaya Bisa Jalan Bersama
Bali adalah pulau spiritual, pulau seni, dan juga bisa menjadi pulau energi hijau. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk memulai dialog baru, menyatukan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal, serta menjadikan Bali sebagai contoh bagaimana transisi energi bisa berjalan tanpa melukai akar budaya.
Ketahanan energi adalah hak masyarakat Bali. Dan sekarang adalah waktunya untuk mewujudkannya.
*) Penulis adalah Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Praktisi Energi dan Ketahanan Infrastruktur Nasional