BULELENG – Pembentukan secara khusus Kementerian kebudayaan di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari akademisi Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
Ia yang kini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mengapresiasi langkah ini sebagai upaya strategis untuk memberikan perhatian lebih terhadap pelestarian budaya, adat, dan tradisi di Indonesia, terutama di tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Demikian disampaikan saat membuka Sarasehan Masyarakat Adat di Desa Pedawa, Buleleng, Sabtu (16/11/2024).
Prof. Suastika mengungkapkan bahwa budaya, adat, dan tradisi memiliki posisi strategis sebagai pondasi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai sosial yang terkandung dalam kehidupan masyarakat adat, seperti gotong royong, tradisi lisan, dan struktur sosial berbasis adat, merupakan warisan penting yang harus terus dijaga. Namun, ia menyoroti bahwa arus modernisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan nilai-nilai tersebut mulai memudar.
“Generasi muda kita lebih banyak bekerja di luar desa, sehingga pewarisan tradisi adat secara turun-temurun terhambat. Gotong-royong, yang dulunya menjadi ciri khas masyarakat adat, kini lebih banyak dihadiri oleh orang tua. Generasi muda cenderung lebih memilih budaya urban yang mereka bawa dari kota, sehingga eksistensi rumah adat dan nilai-nilai tradisi adat mulai tergerus,” ujarnya.
Dalam konteks pembentukan Kementerian Kebudayaan, Prof. Suastika optimis bahwa langkah ini bisa memperkuat posisi kebudayaan Indonesia, termasuk di dalamnya kebudayaan Bali. Kementerian ini diharapkan mampu memberikan proporsi yang lebih besar terhadap upaya pembinaan kebudayaan dan adat serta mampu menangani persoalan yang membelitnya secara lebih spesifik, termasuk memberikan dukungan terhadap desa adat agar lebih mandiri dan kuat di tengah dinamika global.
Ia berharap warisan budaya bangsa dapat terus dijaga dan menjadi pijakan kuat dalam menghadapi tantangan global. Hal ini tidak hanya cukup diserahkan kepada pemerintah, tetapi peran masyarakat sebagai pelaku budaya sangat diperlukan. (bs)