BADUNG – Politik adalah arena di mana berbagai kepentingan, nilai, dan tujuan bersaing dan bersinggungan untuk mendapatkan ruang dan pengaruh. Dalam tiap perdebatan, ada benturan gagasan, dan di setiap keputusan, selalu ada pihak yang merasa dirugikan.
Hadapi potensi konflik imbas dari politik, Bawaslu Bali melaunching program Sadya Warada sebagai bentuk langkah antisipasi berbasis pengawasan partisipatif.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menjelaskan bahwa Gerakan Pengawasan Sadya Warada mengacu pada bahasa sansekerta yang secara harfiah diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan berlandaskan cinta kasih.
“Sadya Warada itu dianalogikan sebagai pengawasan partisipatif di Bali, dilakukan penuh semangat dan tetap berpegang teguh pada cinta kasih,” jelasnya setelah meresmikan program Bawaslu Bali di Harris Sunset Road, Selasa (17/9/2024).
Di sisi lain, Sadya Warada juga mendapat apresiasi dari Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan, I Gede Suwindia. Menurutnya konsep yang diusung oleh Bawaslu Bali dalam gerakan pengawasannya kali ini cukup merepresentasikan proses kontestasi di Bali.
“Saya kagum dengan konsep yang diusung Bawaslu dengan Sadya Waradanya, disini juga kita bisa belajar bahwa Kontestasi bukan tentang dipilih dan memilih saja, ada tanggung jawab besar menjaga kondusifitas untuk Bali stata Shanti,” pungkasnya.
Launching Sadya Warada disaksikan oleh Majelis Desa Adat se-Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se-Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Suber Daya Manusia se- Bali, dan mahasiswa. (bs)