BADUNG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Badung menerima kedatangan ‘Aisyiyah Kabupaten Badung dalam kegiatan audiensi sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024, Selasa (6/8/2024). Audiensi ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kerjasama antar lembaga dalam pengawasan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Badung.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, I Putu Hery Indrawan, mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi masyarakat seperti ‘Aisyiyah dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu/Pemilihan.
“Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu kunci untuk memastikan pemilihan yang bersih dan adil. Melalui MoU ini, kami berharap ‘Aisyiyah dapat turut serta dalam mengawasi proses pemilihan. Kami juga mendorong untuk ikut andil sebagai penyelenggara yaitu Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS),” tegas Hery di Ruang Rapat Lt. 2, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung.
Anggota Bawaslu Kabupaten Badung, Rachmat Tamara, berharap bahwa pembentukan MoU ini dapat mendorong organisasi kemasyarakatan untuk aktif melaksanakan pengawasan partisipatif dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kepemiluan. Ini sebagai bentuk sinergi antara Bawaslu dan masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kedepan, kami juga akan melibatkan organisasi dalam kegiatan sosialisasi guna meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Badung,” ujar Rachmat.
Sementara itu, Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Badung, Zachrolina, B.Sc, S.Pd.I, menekankan komitmen ‘Aisyiyah untuk mendukung proses demokrasi yang sehat.
“Sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, kami merasa ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilih dihargai dan dilindungi. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan Bawaslu dalam upaya pengawasan pemilihan yang lebih baik,” tuturnya.
Penandatanganan MoU ini menandai langkah awal dari kerjasama strategis yang akan melibatkan berbagai kegiatan, termasuk pelatihan pengawasan bagi anggota ‘Aisyiyah, penyuluhan kepada masyarakat, serta monitoring dan pelaporan pelanggaran pemilihan. (bs)