BULELENG – Gagasan-gagasan bakal calon Bupati Buleleng yang diuraikan dalam “debat” yang digelar Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) di Gedung Wanita Laksmi Graha Singaraja, Kamis (27/6/2024), boleh dikatakan belum ada yang mengejutkan. Gagasan-gagasan yang muncul tak jauh beda dengan wacana-wacana dalam setiap debat atau adu program dalam pilkada-pilkada sebelumnya, atau di pilkada gubernur atau pilkada daerah lain. Belum muncul tawaran gagasan revolusioner yang khas Buleleng.
Misalnya, gagasan masih berkutat soal pendidikan gratis, kesehatan gratis dengan ragam model yang dijanjikan, hingga soal pembangunan Bandara Bali Utara. Juga wacana Singaraja sebagai kota pendidikan hingga janji akan mensejahterakan masyarakat Buleleng, dan antikorupsi.
‘Debat’ bertajuk “Siapa Paling Siap Jadi Pilot Den Bukit” tersebut dibuka Pj. Bupati Buleleng, Ir. Ketut Lihadnyana. Dipandu duo wartawan senior Buleleng, Made Adnyana Ole dan Putu Mardika, ‘debat’ diikuti 7 bakal calon bupati dan satu bakal calon wakil bupati.
Bakal calon Bupati Buleleng Dr. Nyoman Sugawa Korry, mendapatkan kesempatan pertama. Bacabup yang diusung Partai Golkar mengusung visi “Buleleng Sakti Berbudi” jika terpilih menjadi pilot Den Bukit. Sakti artinya S = Sejahtera, A = aman, K = kreatif, T = Tangguh, I = inovatif.
Sedangkan Berbudi, kata dia, bahwa semaju-majunya Buleleng tetap harus berlandaskan budaya, dresta Bali, dan prinsip dasar Tri Hita Karana.
Sugawa mengatakan, kesejahteraan harus diusahakan dengan membangun investasi seluas-luasnya. “Dan ada pusat investasi, yakni Bandara Bali Utara wajib dikembangkan, pengembangan kawasan Celukan Bawang sebagai industri kawasan, dan terakhir membangun industri pengolahan sektor pertanian dan industri kreatif. Ini harus dilakukan dalam rangka membangun investasi. Semua bisa dilakukan apabila pembangunan bisa dilakukan lewat pembangunan dan pelayanan tanpa korupsi,” tegas Wakil Ketua DPRD Bali, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bai ini.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, ingin melangkah bersama membangun menuju Buleleng yang sejahtera, bahagia, dan harmoni. “Mengapa saya sampaikan kebersamaan, karena bagi saya kebersamaan ini saya pahami bagaimana karakteristik masyarakat buleleng yang sangat terbuka, egaliter, dan tentunya lewat komitmen kebersamaan ini saya ajak seluruh elemen masyarakat Buleleng, seluruh komponen masyarakat Buleleng, bisa bersama-sama penuh komitmen menuju Buleleng yang sejahtera, bahagia, dan harmoni,” katanya.
Menurut Sekretaris DPC PDI Perjuangan Buleleng ini, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Buleleng 808.872 jiwa. Pada 2030 diperkirakan 845.690 orang. Jumlah penduduk yang besar ini, kata dia, memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehingga harus dikelola dengan baik. “Kalau bahasa Buleleng-nya masyarakat harus seger tur mebekel,” tandasnya.
Untuk itu, ia ingin ada optimalisasi lahan pertanian, penurunan LJOP, keringann PBB, penyediaan sarpras nelayan, menumbuhkan kepedulian, perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada beasiswa bagi kalangan miskin ekstrem dan meningkatkan harapan rata-rata sekolah, aktifkan lagi SKB yang kurang maksimal, serta memberikan bantuan ngaben massal yang digelar oleh desa adat,” paparnya.
Bakal cabup ketiga, Dr. dr. Ketut Putra Sedana, Sp.OG., menekankan pembangunan pendidikan dan Kesehatan jika terpilih menjadi pilot Den Bukit. Sebab, menurutnya, tanpa pendidikan, tidak akan bisa memberi sumbangsih untuk peningkatan kesejahteraan. Demikian juga bidang kesehatan. “Tanpa sehat, sekaya apa pun, kalau sakit sudah pasti tidak Sejahtera,” ujarnya.
Dr. Caput, demikian sapaan akrabnya, mengatakan, secara kuantitas, pendidikan di Buleleng oke, tapi mutunya harus ditingkatkan. Menurutnya, saat ini untuk masuk sekolah baru luar biasa ribet. Sistem zonasi sangat membunuh swasta, padahal swasta perannya besar untuk meningkatkan SDM. Ia memberi contoh, dalam sejarahnya, sekolah Bhaktiyasa melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi besar untuk Buleleng.
“Akhirnya dengan zonasi, sekolah-sekolah yang sudah dibatasi siswanya justru meluas. Yang terjadi efektivitas belajar mengajar tidak terjadi, mutu menjadi rendah. Konsep pemerataan harus dijalankan dengan memberi ruang bagi swasta untuk berkontribusi. Kita lihat output-nya sangat memprihatinkan, budi pekerti sangat rendah. Dulu murid takut sama guru. Sekarang guru takut sama murid. Maka pendidikan berbasis budi pekerti harus ditekankan, dengan adanya sekolah berbasis Hindu. Kita bisa menyerap anggaran pusat,” papar Ketua BMI Buleleng.
Bakal cabup berikutnya yang tampil adalah Dewa Sukrawan. Mantan politisi PDI Perjuangan, yang kini aktif di Partai Demokrat ini, menawarkan tiga kekuatan besar dalam membangun Buleleng ke depan. Ia menyebutnya, pembangunan Buleleng berlandaskan tri datu pembangunan.
Pertama, Kesehatan. Menurut mantan Ketua DPRD Buleleng ini, yen anak sing seger tunden melajah mace sing nyak, apalagi membangun. “Sehingga saya ingin kesehatan jadi prioritas pertama. Rumah sakit be liu, tapi bagaimana yang memanfaatkan rumah sakit. Pemerintah sudah buat puskesmas, puskesmas pembantu, ada bidan desa, dan dokter desa yang harus diperhatikan. Baik dari tempat, insentif, kenyamanan, itu yang harus dipikirkan,” ujarnya.
Dewa Sukrawan masyarakat Buleleng ada yang tinggal di sudut desa, jauh dari kota. “Saya ingin kesehatan ini jelas, dari SDM, fasilitas, dan anggarannya. Kita harus membebaskan semua biaya yang ditimbulkan oleh orang sakit, baik itu ke bidan, perawat, maupun dokter swasta, termasuk puskesmas yang harus perbanyak rawat inapnya. Pemimpin di daerah harus bekerjsama dengan pemimpin di desa,” tambah sosok yang pernah menjadi Cabup Buleleng ini.
Kedua, pendidikan. Menurut Dewa Sukrawan, dengan pendidikan yang layak, semua bisa bekerja dengan baik. “Pendidikan ini penting, bukan hanya di tingkat SMA.SMK, tapi di tingkat SD, SMP, TTK, dan PAUD, walau kemenangan pemkab hanya sampai SMP. Tapi dari mereka lahir, negara, pemerintah harus hadir,” tandasnya.
UU mengatur wajib 20 % ditambah dana BOS itu sudah cukup. Anggaran itu untuk menggratiskan semua alat kelengkapan sekolah. “Pendidikan kita di Buleleng 35 persen, tapi itu tidak menyentuh langsung dunia pendidikan. Karena angkanya besar, dampaknya kecil. Karena gaji guru masuk, BOP masuk, faktanya masih banyak sekolah memungut komite, sumbangan sukarela, bahkan kantin SMP yang dipungut entah kemana lari uangnya. Ini realita. Saya akan gratiskan semua kebutuhan yang ada di benak siswa kita, baik di desa, kampung, dan perkotaan,” katanya.
Ketiga, investasi atau lapangan kerja. Dewa Sukrawan mengatakan, tata ruang Buleleng harus jelas. “Kita dorong DPRD buat RDTR. Selama ini gabeng, RTRW saja ada, RDTR mana. Investasi yang datang, harus digratiskan. Pemerintah yang tanggung. Yakni penduduknya siap menerima. Sehingga hubungan investor dengan warga tidak harus ada yang menyulitkan mereka. Ketika semua hal ini sudah, baru kita akan buat desa mandiri,” ujarnya.
Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2022, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG., ingin membangun Buleleng dengan visi Nangun Sad Kerthi dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Buleleng Era Baru. “Ini program dari partai kami. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan semesta berencana. Ada 5 prioritas,” jelas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Buleleng ini.
Pertama, kata dia, di bidang pangan, sandang, papan. Kedua di bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas ketiga, jaminan sosial dan tenaga kerja. Keempat, bagaimana perkembangan seni tradisi adat dan budaya. Kelima, pengembangan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya.
Berkaitan dengan penyelenggaraan Nangun Sad Kerthi Loka Bali, kata dia, maknanya menjaga keharmonisan alam beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat Buleleng yang Sejahtera, bahagia sekala niskala, sesuai ajaran Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
“Buleleng era buru diwujudkan dengan pembangunan yang komprehensif dan fundamental, lewat tiga aspek, yakni aspek alam, aspek SDM, dan aspek kebudayaan, berdasarkan kearifan lokal sad kerthi,” tandasnya.
Sementara bakal cabup dari non-partai politik, Kadek Doni Riana, SH, MH, ingin menerbangkan Buleleng setinggi-tingginya ke arah sejahtera. “Kalau bicara Buleleng, ada hal yang bisa kita lihat bersama. Bagaimana mewujudkan Buleleng adil dan sejahtera. Harus ada kepastian hukum, yaitu terwujudnya Bandara Bali Utara,” ujarnya.
KDR, demikian sapaan akrabnya, mengatakan, Buleleng PAD-nya kecil. Menurutnya, siapapun yang jadi bupati dan wakil bupati, akan berat kalau tidak punya terobosan. Juga harus dibangun relasi ke pusat yang kuat untuk meningkatkan PAD. Kalau tidak punya relasi, akan mandek.
Ia juga ingin mengembalikan aura Buleleng sebagai kota pendidikan. Kata dia, kalau bisa mengembalikan Buleleng menjadi kota pendidikan, maka akan ada pendapatan dan ada target dari daerah lain. “Buktinya undiksha, Unipas, STIE, banyak dari luar yang bisa sekolah. Kos-kosan hidup, UMKM jalan,” jelasnya.
Bakal cabup dari non-partai lainnya adalah AA Wiranata Kusuma, SH, MH. Tokoh puri ini berpendapat, keamanan harus menjadi dasar dalam membangun Buleleng. “Kalau sudah aman baru dia bisa bergerak. Setelah itu baru yang lain,” katanya.
AA Wiranata Kusuma merasa, banyak orang berimigrasi keluar Buleleng mencari pekerjaan. Artinya, kata dia, perlu dibuka lapangan pekerjaan. Selain itu, kata dia, banyak anak muda Buleleng yang terkait kasus narkotika, dan kejahatan seksual. Menurutnya, itu karena kurang kegiatan di Buleleng.
“Kegiatan itu harus dibuat memang, caranya dengan membuka lapangan pekerjaan. Sumber daya di Buleleng itu luar biasa, garis pantai 144 km lebih. Kita punya buah yang super semua. Punya tempat pariwisata yang sangat luar biasa. Buleleng air terjun dimana-mana, kita punya danau kembar, SDM orang Buleleng itu pintar-pintar, berani kompetisi di luar daerah. Sumber daya pantai yang begitu panjang belum kita maksimalkan. Sebagai daerah pariwisata dan SDM yang perlu kita angkat potensinya,” katanya.
Selain itu, kata dia, ia menyoroti petani yang masih malas mengembangkan produknya. Karena itu mereka perlu di-support agar bisa bangkit. “Kalau hasilnya maksimal, kita akan salurkan pasca panen. Selama ini masyarakat semangat bertani, setelah berhasil harganya murah. Kita harus punya holding company yang menyerap produk petani,” tandasnya.
AA Wiranata Kusuma juga berpendapat Buleleng perlu bandara internasional. “Kami perlu bandara, entah di tengah, timur, barat silahkan. Selama ini wisatawan landing di selatan, sudah habis di sana. Kalau ada bandara, semua potensi bisa kami maksimalkan,” tegasnya.
Bupati Buleleng periode 2012-2022, Putu Agus Suradnyana, saat didaulat memberi tanggapan atas visi bakal cabup mengingatkan agar siapa pun yang menjadi Bupati Buleleng ke depan agar rendah hati, semangat dan ikhlas mengabdi kepada masyarakat Buleleng.
“Jadi nanti pejabat yang terpilih, harus bisa membuka diri. Jangan sok pinter. Monto gen tagih. Sama dengan dosen, dia akan pintar di matematika, tapi bodoh di hal lain. Tolong diskusi, sekecil apapun potensi yang ada, kalau dikelola dengan baik itu akan bagus,” katanya.
Diskusi sempat saat membicarakan masalah Bandara Bali Utara. Seorang penanggap Gusti Putu Agus Putrajaya dari Panji menilai, wacana Bandara Bali Utara hanya gimmick selama ini. “Kami berharap ada prioritas nyata. Tapi sejak 2007 sampai 2024, bandara itu hanya wacana belaka,” katanya.
Dewa Sukrawan mempertanyakan siapa yang punya kewenangan membangun bandara. “Kewenangan ngae bandara nyen? Apa bupati, gubernur, atau presiden. Setelah ada kewenangan, siapa investornya, biar tidak giet ngawag. Saya sudah pernah lihat Gunaja jadi Pj, tekenan Agus Suradnyana, Mangku Pastika, semua mendukung. Sing masi meragatang,” katanya.
Maka dari itu, Dewa Sukrawan, mengingatkan agar jangan sampai bandara itu jadi konsumsi politik. “Biar tidak masyarakat ini enggang, mata ngidem. Saya tidak mengerti bandara, regulasinya juga nggak paham. Maka dari itu, harapan kalau ada bandara semua pasti berharap. Jangan bandara ini jadi skala prioritas dalam membangun Buleleng, padahal membangun Buleleng tidak bisa dengan membangun bandara saja,” tandasnya.
Sementara Sugawa Korry yakin Bandara Bali Utara bisa diwujudkan. “Apakah bandara dan Celukan Bawang bisa diwujudkan? Kami punya jalur Presiden (Prabowo-red) dan Wakil Presiden (Gibran-red) terpilih,” katanya.
Menurutnya, Bandara Ngurah Rai saat ini kapasitasnya sudah 19 juta. Makanya timbul pemikiran untuk membangun bandara baru agar tidak timbul kemacetan di sekitar Bandara Ngurah Rai. “Karena Bali ekonomi sangat tergantung pariwisata. Perlu alternatif untuk mengurai kemacetan. Kemacetan akan menjadi promosi negatif bagi pariwisata Bali,” katanya.
Kade Doni Riana juga berpendapat Bandara Bali Utara ini merupakan sebuah kebutuhan. “Dan kita sebagai pemimpin kedepan mengawal bagaimana bandara terealisasi,” ujarnya.
Sementara dr. Caput mengatakan, masalah bandara sudan lebih dari sepuluh tahun menjadi wacana, dan bahkan sudah pernah jadi proyek strategis nasional (PSN). “Ujug-ujug buung. Sudah PSN lho,” katanya.
Ia mengaku dapat informasi dari Dirjen Perhubungan Udara, ada 34 bandara internasional yang diturunkan kelasnya jadi bandara domestik. “Sedangkan sekarang kita mau bangun bandara internasional. Bandara itu diturunkan statusnya, karena kebanyakan orang Indonesia keluar negeri. Uangnya dibawa ke luar negeri, sedangkan kita berharap aliran dana mereka ada di daerah kita,” katanya. (bs)