DENPASAR – Kepala BNPB, Letjen TNI. Suharyanto, S.Sos., M.M., melaksanakan rapat koordinasi terkait penanganan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Bali tahun 2023 bersama dengan seluruh stakeholder terkait di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10/2023).
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, yang membuka acara.
Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, dalam sambutannya, mengatakan bahwa pada rentang waktu Juni-Oktober 2023 sebagian besar wilayah di Bali mengalami krisis air bersih.
Di sisi lain, kekeringan masih berlangsung hingga akhir tahun 2023. Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan status darurat di TPA Suwung (12-25 Oktober) dan TPA Mandung (14-27 Oktober).
Dikatakan, berbagai upaya telah dilakukan untuk pemadaman kebakaran dengan melibatkan BPBD Kabupaten/Kota se-Bali, Damkar, TNI, Polri, Relawan, dunia usaha, serta water bombing dari BNPB.
Sesuai dengan arahan Kepala BNPB, untuk kasus TPA Suwung, BNPB membantu mengirimkan 2 helikopter water bombing. BNPB juga memiliki Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), namun memerlukan pertumbuhan awan hujan untuk melakukan TMC.
Sementara Kalaksa BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, mengatakan bahwa selama ini Provinsi Bali masih bisa mengatasi terkait kejadian bencana yang dialami, sehingga belum perlu mengajukan permohonan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke tingkat pusat. Kata dia, untuk saat ini, Provinsi Bali berencana mengajukan permohonan untuk peralatan kekeringan dan Teknologi Modifikasi Cuaca.
Diharapkan, pemerintah daerah setempat terus berkoordinasi bersama seluruh stakeholder terkait untuk pengurangan risiko bencana kekeringan ini. (bs)