- Raperda Inisiatif Dewan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Target Ditetapkan Akhir Juni 2023
DENPASAR – DPRD Bali menginginkan Bali menjadi provinsi yang tangguh bencana. Oleh karena itu, DPRD Bali mengajukan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
“Jadi ini menjadi atensi kita, bagaimana Bali menjadi provinsi yang tangguh bencana,” kata Koordinator Pansus Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana DPRD Bali, Dr. I.G.A. Diah Werdhi Srikandi W.S, SE., MM, memimpin Rapat Gabungan, Selasa (20/6/2023).
Menurutnya, dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana akan dicantumkan secara detail bagaimana tupoksi dari BPBD Bali sebagai koordinator ketika terjadi bencana. “Selama ini di lapangan kan sering terjadi tumpang tindih dalam koordinasi,” katanya.
Menurutnya, dalam Raperda dicantumkan koordinasi satu pintu dengan koordinator BPBD Bali. “Itu nanti diatur lebih detail,” ujar Diah.
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan ini, di dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana akan dimasukkan juga peran desa adat dalam penanggulangan bencana. Sebab, kerjasama dengan desa adat sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana.
“Nah itulah nanti yang lebih ditekankan koordinasinya. Desa adat ini koordinasi ke mana. Jadi nanti BPBD yang akan mengatur,” paparnya.
Diah Werdhi juga menargetkan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Bali ini bisa ditetapkan menjadi Perdana akhir Juni 2023. “Akhir Juni target disahkan,” tandanya.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Bali, Made Rentin, menjelaskan, pihaknya nanti tinggal melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Perda. “Terutama BPBD yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dan koordinator jika dalam suatu keadaan terjadi kebencanaan ditetapkan status tanggap darurat,” katanya.
Menurut Rentin, saat ini BPBD Bali dan BPBD kabupaten/kota di Bali telah memfinalkan yang dinamakan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). “Ini basisnya digital. Termasuk di sana sistem peringatan dini (early warning system),” jelasnya.
Rentin mengatakan, ada dua hal terkait early warning system yang dimiliki dan diaplikasikan di Bali. Yakni pertama, sistem peringatan dini tsunami. Ada 9 titik sirine tsunami yang ada di 9 lokasi. Mulai di Sanur, Tanjung Benoa, Nusa Dua, Kuta, sampai di pesisir Tabanan dan pesisir Seririt, Buleleng.
Menurutnya, seharusnya dengan luas Bali 0,26 persen luas Indonesia, idealnya peringatan dini tsunami dipasang di 41 titik lokasi. “Kita sedang bergerak memenuhi hal itu,” ujarnya.
Yang kedua, tambah dia, peringatan dini erupsi Gunung Agung. Dijelaskan, di lingkar Gunung Api Agung ada 28 desa yang masuk rawan bencana. “Kita baru memiliki 8 titik peringatan dini erupsi Gunung Api Agung. Tentu jumlah itu masih sangat jauh,” jelas Rentin.
Kata dia, ada empat strategi yang dilakukan untuk memenuhi jumlah tersebut. Yakni memohon kepada pemerintah pusat, apakah ke BNPB, BMKG atau ke Kementerian PUPR. Kedua, papar dia, akan dicoba dialokasikan di APBD Provinsi Bali.
Ketiga, akan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk mengalokasikan di APBD kabupaten/kota. Terakhir, yakni memohon CSR dari dunia usaha.
Rentin juga menjelaskan, ada hal berbeda yang dilakukan BPBD Bali yang belum dilakukan daerah lain, bahkan negara lain. Yakni bahwa Bali satu-satunya daerah yang menetapkan Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana (SKB) untuk hotel-hotel di Bali.
Dikatakan, sampai 2023 ini sudah ada 84 hotel yang telah mendapatkan SKB. Kata dia, sertifikat ini penting karena turis yang datang ke Bali bukan hanya perlu aman, tapi juga rasa nyaman dari ancaman kebencanaan.
“Ingat, sesuai risiko bencana yang dikeluarkan secara resmi oleh BNPB, 15 jenis ancaman bencana semuanya ada di Bali,” kata Rentin.
Ia mengatakan, hotel yang mempunyai SKB punya nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan hotel yang belum mendapatkan SKB. “Turis yang datang ke Bali akan memilih hotel mana yang telah memiliki SKB,” tandasnya. (bs)