Bali Meminta Pemerintah Pusat Buka Lalulintas Ternak Antar Pulau

DENPASAR – DPRD Provinsi Bali meminta Pemprov Bali serius menangani kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebab, sejak kasus PMK merebak, peternak banyak mengalami kerugian. Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali berjanji akan memperjuangkan ke pemerintah pusat agar perdagangan antarpulau kembali dibuka.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi DPRD Bali dengan Satgas Penanganan PMK Provinsi Bali di DPRD Provinsi Bali, Selasa (9/8/2022). Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, IGK Kresna Budi. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Satgas Dewa Made Indra dan Sekretarisnya Made Rentin. Turut hadir Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, dan dari Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI), I Ketut Hari Suyasa.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya, mengatakan, sampai saat ini masih banyak ternak sapi para peternak di Bali yang belum mendapatkan vaksin, termasuk di Kabupaten Badung. Hal itu karena populasi ternak sapi di Bali mencapai 500 ribu ekor lebih. Sementara vaksin yang baru didapatkan sekitar 100 ribu vaksin.

“Kita minta Pemprov serius tangani PMK dan jangan sampai kasus PMK meledak lagi di Bali. Hal ini akan menjadi pertaruhan terhadap penyelenggaraan G20 di Bali,” ujar politisi PDI Perjuangan dari Badung Selatan ini.

Tama Tenaya menambahkan, jangan sampai isu PMK ini menjadi isu global dan membawa dampak buruk pada penyelenggaraan pertemuan G20 di Bali.

Ia juga berharap, ketika Bali sudah dinyatakan berhasil dalam penanganan penyakit PMK, Satgas Penanganan PMK di Bali yang dipimpin Sekda Provinsi Dewa Made Indra harus memperjuangkan ke pemerintah pusat agar vaksinasi ternak sapi mulai dari suntikan pertama, kedua dan ketiga juga dituntaskan segera.

Lebih dari itu, kata dia, lalulintas ternak antarpulau segera bisa dibuka. “Sudah hampir tiga bulan lalulintas ternak antarpulau ditutup. Peternak kita pasti merugi dan mereka sudah menjerit karena tidak bisa menjual ternaknya dengan harga yang pantas. Pun pasar hewan di Beringkit Badung juga belum dibuka,” katanya.

I Ketut Hari Suyasa dari Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) juga meminta pemerintah daerah melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat peternak terkait PMK. Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk segera melakukan pembukaan lalulintas ternak antar pulau.

Sementara Ketua Satgas Penangan PMK Provinsi Bali yang juga Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, berjanji akan terus berjuang dan mengomunikasikan langsung dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves).

Menurutnya, dalam menangani kasus PMK pada hewan ternak sapi, Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan vaksinasi ke pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan agar situasi Bali menjelang even internasional G20 tetap aman.

Dikatakan, penanganan PMK tidak cukup hanya dengan vaksinasi, tetapi perlu dijaga kebersihan kandang ternak para petani atau peternaknya, termasuk kendaraan angkut ternak. Satgas Penanganan PMK di Bali telah melibatkan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana yang ditugaskan turun langsung ke lapangan guna memberikan edukasi ke peternak untuk menjaga ternaknya. Sehingga kondisi Bali akan tetap kondusif dari kasus maupun isu PMK.

“Bali sebagai tuan rumah untuk pertemuan G20 yang akan dihadiri banyak kepala negara. Bali ini harus kondusif dalam segala hal, sehingga tidak ada apapun yang bisa diangkat menjadi isu sensitif yang mempengaruhi pertemuan G20 di Bali,” jelas Dewa Indra.

Ia menyebutkan alasan kenapa pemerintah pusat betul-betul menjaga Bali, karena Bali menjadi lokasi pertemuan G20 yang merupakan pertemuan bergengsi yang melibatkan kepala-kepala negara maju.

Dewa Indra berharap, tidak ada yang bisa mempengaruhi pertemuan tersebut, sehingga Bali harus tetap terjaga, aman dan kondusif. “Ketika ada hal kecil yang bisa bicarakan, lebih baik dibicarakan daripada bisa mempengaruhi persepsi para pemimpin negara-negara tersebut datang ke Bali,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat tengah mengupayakan vaksinasi ternak untuk menangani PMK. Sama halnya seperti vaksinasi Covid-19 pada manusia, datangnya dipastikan bertahap. “Sapi juga begitu, kita sudah melaporkan jumlah sapi sesuai data kita terima 556 ribu ekor. Data itu sudah diterima Satgas Nasional, vaksin akan datang bertahap sejumlah 100 ribu. Kalau didatangkan 500 ribuan semua tidak bisa juga digunakan sekaligus karena ada batas waktu pemakaian,” katanya.

Menurutnya, semakin cepat bisa dilakukan vaksin, maka semakin banyak bantuan vaksin yang akan diberikan oleh pusat.

Selain memperjuangkan bantuan vaksin ke pusat, pihaknya juga terus berjuang agar lalulintas ternak antar pulau segera bisa dibuka. Kalau itu bisa dibuka, maka pasarhewan di Pasar Beringkit Badung juga akan dibuka.

“Percuma juga kalau pasar hewan kita buka, sementara lalulintas ternak antar pulau belum dibuka. Kita terus berjuang, saya sudah komunikasi langsung dengan Menko Marves,” tandas Dewa Indra. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *