DENPASAR – Terancam kehilangan pekerjaan, sejumlah sekuriti Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mendatangi rumah anggota DPR RI, Nyoman Parta, Minggu (21/11/2021). Mereka mengadu terancam kehilangan pekerjaannya karena kontraknya tidak dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Support (PT APS), anak perusahaan PT Angkasa Pura I.
Yang membuat para sekuriti Bandara I Gusti Ngurah Rai tersebut kecewa dan resah karena adanya surat edaran (SE) dari Angkasa Pura 1 sebagai pemberi kerja. Salah satu syarat menjadi sekuriti seperti diatur dalam SE itu yang dinilai tidak adil, yakni tidak bertatto dan tidak pernah bertindik.
Menurut Wayan Suatrawan dan Agus Amik Santosa, yang mengkoordinir teman-temannya mengatakan, bahwa mereka adalah Security Avsec yang sudah bekerja di airport selama 13-20 tahun lamanya. Selama ini tidak pernah ada masalah. Mereka mengaku sudah bertatto dan pernah bertindik saat sebelum menjadi Security Avsec. “Dan kami memiliki lisensi,” ujar mereka.
Mereka mewakili 136 orang sekuriti. Dari informasi yang mereka dapatkan, jumlah securiti yang terancam tidak dilanjutkan lebih dari 300 orang. Mereka akan dihentikan kontraknya.
Menanggapi hal tersebut, Nyoman Parta, sebagai anggota DPR RI yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN sangat menyayangkan rencana penghentian kontrak tersebut. Menurutnya, alasan bertatto dan ada bekas tindik dalam situasi sekarang sudah tidak relevan. Sebab, mereka sudah ada yang bertatto dan pernah bertindik pada saat awal menjadi Security Avsec.
“Lagian tattonya juga tidak terlihat ketika menggunakan seragam. Masak gara-gara gambar burung kecil di lengan tidak dilanjutkan kontraknya,” ujar Parta, Senin (22/11/2021).
Menurut Parta, kondisi hari ini justru ketika AP 1 Ngurah Rai mulai ada pemasukan karena wisatawan domestik terus beranjak bangkit, kok ada rencana penghentian kontrak. “Agak lucu dan cenderung diskriminatif persyaratan tidak bertatto dan pernah ada tindik hanya untuk mereka tenaga kontrak saja. Sedangkan di Angkasa Pura 1 banyak juga securiti yang sudah jadi tenaga tetap juga memiliki tatto,” katanya.
Parta mengatakan, mereka yang terancam tidak dilanjutkan kontraknya sebagian besar adalah warga lokal Bali. Meraka rata-rata sudah berkeluarga dan punya anak. “Saya menduga rencana ini untuk menghindari beban pembayaran BPJS dan kemudian merekrut tenaga baru yang masih muda,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
“Saya akan menyampaikan dengan APS dan pihak Angkasa Pura 1 serta Kementerian BUMN untuk meninjau persyaratan itu, karena tidak adil, cenderung diskriminatif dan tidak manusiawi,” tandas Parta. (bs)