KETIKA MASA “PRE-ELECTION” TELAH TIBA

SIKLUS Pemilu yang terdiri dari masa pre-election, election dan post-election yang selalu berputar, dan tak terjeda menjadi atensi bagi segenap stakeholder masyarakat. Masa pre-election dimaknai sebagai tahapan persiapan oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia khususnya KPU dan Bawaslu. Saat ini mereka tengah berkonsentrasi untuk menyusun tahapan.

Tahun 2021 ini adalah masa pre-election untuk menyongsong Pemilu tahun 2024. Hari-H Pemilu pun telah ditetapkan, Pemilu Presiden dan Legislatif diadakan pada Rabu 28 Pebruari 2024, sedangkan Pilkada Serentak pada Rabu 27 November 2024. Bahkan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum hari-H pemungutan suara, yaitu bulan Maret 2022. Maka Tahun 2024 adalah benar-benar Tahun Pemilu (election), sering diistilahkan Tahun Politik.

Frase “benar-benar” yang penulis gunakan adalah diksi yang ingin ditonjolkan untuk menjadi atensi khusus. Tergambar betapa rumitnya kerja jajaran penyelenggara Pemilu, mempersiapkan “beragam” jenis Pemilu dalam waktu yang sama, dengan spesifikasi yang berbeda, sumber anggaran dan pola pengelolaan yang juga berbeda. Pileg dan Pilpres menggunakan sumber APBN, sedangkan Pilkada menggunakan pembiayaan APBD.  Terlebih berhadapan dengan situasi ketidakpastian pandemi yang belum tentu akan berakhir, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penyusunan semua perencanaan kegiatan. Harus memperhitungkan resiko kesehatan dan keselamatan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu.

Semua memang harus tetap berjalan, tidak ada yang boleh terhenti, tidak akan ada diskresi jika tidak diamanatkan oleh undang-undang, karena KPU dan Bawaslu hanyalah penyelenggara Pemilu dan mereka menjunjung amanat itu. Seleksi anggota KPU RI dan Bawaslu RI juga harus tetap berjalan, bahkan kehangatannya mulai terasa sejak Kementerian Dalam Negeri mewacanakan pemilihan panitia seleksi, menyusun tahapan seleksi yang cukup panjang. Meski masih sangat terbatas, stakeholder masyarakat seperti pegiat Pemilu, pemerhati demokrasi sudah mulai menitipkan aspirasi agar komisioner terpilih benar-benar tokoh yang siap bekerja, terbebas dari belenggu kepentingan kelompok dan kelompok kepentingan tertentu.

Lalu bagaimana halnya dengan peserta Pemilu, apa kabar dengan partai politik? Kehangatannya bahkan sudah mengalir ke seluruh wilayah tanah air. Di jagat dunia maya, tepatnya pada media sosial bahkan lebih nyata dan lebih terasa. Samar-samar partai politik mulai melemparkan diksi untuk mendapat respon publik, memasang baliho bahkan billboard bergambar tokoh partai.

Ini jelas tidak bisa dikategorikan sebagai APK (alat peraga kampanye), selain karena tahapan kampanye belum dimulai, unsur dan spesifikasi sebagai APK pun tidak terpenuhi. Tidak ada baliho yang secara terbuka memasang kalimat yang menyatakan inilah calon presiden 2024, inilah the next RI 1. Unsur iklan kampanye yang bertujuan memberi informasi, membujuk, meyakinkan, dan mengajak calon pemilih tidak terlihat pada baliho tersebut. Tetapi justru di sinilah keseruan “perdebatannya”, baliho itu tiba-tiba menjadi bagian dari dunia industri. Meramaikan industri kreatif, karena dibutuhkan tangan-tangan dari pemikir kreatif untuk melahirkan diksi, wacana, tagline yang diramu disatukan dengan tampilan foto tokoh yang diusung, pilihan warna, dan penempatan yang tepat.

Teori Semiotika dapat menjelaskan fenomena ini, ada tanda, penanda, teks dan makna yang dengan sengaja diproduksi, untuk kemudian menunggu reaksi publik, maka muncullah konteksnya. Secara spesifik baliho (yang bukan APK itu) memenuhi unsur Semiotika Iklan, karena ada tokoh yang diiklankan, ada pemilihan warna yang sudah dipahami publik identik dengan partai tertentu, ada teks yang mendukung situasional kebangsaan saat ini.

Situasi kegamangan yang dirasakan masyarakat, pandemi yang tidak berkesudahan hingga masyarakat mengusik hal-hal yang semestinya tidak perlu diperdebatkan. Apakah itu? Beragam jenisnya, dari keinginan untuk mengamandemen “’kembali” UUD 1945, keresahan akan multikulturalisme, mempertanyakan kinerja pemerintah dan ingin menghentikannya di pertengahan jalan padahal dulu mereka yang memilih. Pura-pura melupakan rumitnya mekanisme konstitusional yang harus dilalui, dan berpotensi menimbulkan caos.

Baliho beragam tokoh yang menghuni sudut-sudut strategis pada hampir semua kota di Indonesia itu, seolah diproduksi untuk merespon kegamangan itu. Ia menjadi bagian yang tidak terpisah dengan masa pre-elections. Suatu masa yang sangat dimanfaatkan oleh peserta Pemilu khususnya partai untuk menebarkan pesona sang tokoh, mengenalkan secara tersamar kepada khalayak masyarakat. Ciri khas partai politik yang bersifat sosial fenomena dengan mudah dapat dipahami pada beragam baliho itu.

Lalu bagaimana dengan media sosial, berbeda kemasannya tetapi tujuannya tetap sama. Media sosial kita, terutama Instagram dipenuhi dengan aktivitas tokoh-tokoh politik. Dari aktivitas keseharian, kehangatan bersama keluarga, menjalankan tugas kenegaraan, menekuni hobi, menyapa warga, dan yang paling ditonjolkan adalah aktivitas menangani pandemi. Sulit dibedakan mana yang publisitas, mana yang sengaja diproduksi untuk dimaknai.

Media sosial khususnya Instagram telah menjadi ruang terbuka, menjadi beranda kehidupan tokoh-tokoh politik. Masyarakat saat ini hidup di tengah era keberlimpahan informasi, mereka kesulitan menghindarkan diri dari serbuan informasi. Konten media sosial seperti Instagram telah meluruhkan batas ruang publik dan ruang privat, dan situasi ini sangat dipahami oleh para aktor politik. Mereka memanfaatkannya untuk membentuk citra positif, seperti kinerjanya sangat bagus, tokoh yang dekat dengan masyarakat, cepat bertindak, tegas menindak aparat yang tidak becus bekerja dan beragam image yang sengaja dikonstruksikan.

Lagi-lagi industri kreatif yang diuntungkan, mereka ada dibalik gegap gempitanya kontestasi politik yang mulai hangat, dan pada saatnya akan panas. Penulis ingin mengajak pembaca untuk menelisik dimana posisi masyarakat pada situasi saat ini, apa yang harus masyarakat lakukan?

Jawabnya, gunakanlah masa pre-election ini untuk mencermati kualitas kerja individu, pejabat atau tokoh politik untuk mengatasi pandemi ini, karena sesungguhnya inilah ujian terberat mereka untuk menyeimbangkan semua sendi-sendi kehidupan, semua sektor bangkit dari keterpurukan. Selamat bekerja rekan-rekan penyelenggara Pemilu, betapa besar tanggung jawab yang ada dipundak kalian. Peganglah selalu integritas dalam menjalankan tugas. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *