BULELENG – Bantuan beras dari ASN Kabupaten Buleleng digelontor ke masyarakat. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST, melepas distribusi bantuan beras ASN tersebut di Lobi Athiti Wisma, Kantor Bupati Buleleng, Rabu (4/8/2021).
Dalam sambutannya, Bupati Agus Suradnyana mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk empati ASN kepada masyarakat Buleleng yang tengah terpuruk karena terdampak pandemi Covid-19 dan pemberlakukan PPKM.
Dikatakan, PPKM merupakan pilihan yang berat. Kalau langkah tersebut tidak diambil, akan bertambah masih penyebaran virus Covid-19 di masyarakat. Kata dia, saat ini terjadi banyak kasus Covid-19 klaster keluarga. Bahkan anak-anak juga ikut terpapar.
Agus Suradnyana menjelaskan, beras yang didistribusikan ini merupakan partisipasi aktif dari para ASN lingkup Pemkab Buleleng untuk menyumbangkan penghasilannya. Dari jumlah yang dikumpulkan, bisa dipakai membeli beras sejumlah 31,75 ton. Jumlah tersebut yang didistribusikan kali ini ke kecamatan. Untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat sasaran yang sudah ditentukan oleh Dinas Sosial (Dinsos). “Ini murni bantuan dan kesadaran dari para ASN untuk menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membantu masyarakat,” jelasnya.
Menurut mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali ini, sebelumnya,1.900 paket sembako yang juga partisipasi dari para ASN sudah disalurkan. Dibagikan kepada masyarakat yang terdampak seperti tukang suun, sopir bemo, tukang parkir dan masyarakat terdampak lainnya. Diharapkan dengan bantuan beras ini bisa mengurangi beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. “Termasuk saya meminta kepada masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ucap Agus Suradnyana.
Dikatakan, bantuan tersebut berasal pemotongan penghasilan ASN di Pemkab Buleleng. Untuk pejabat eselon II dipotong Rp 1,5 juta. Pejabat eselon IIIa Rp 1 juta, eselon IIIb Rp 750 ribu, dan pejabat eselon IV Rp 250 ribu.
Bupati Agus Suradnyana meminta kepada para camat dan kepala desa agar pendistribusian bantuan tersebut tepat sasaran. Oleh karena itu, datanya harus valid. “Karena ini ada pilkades, bantuan ini jangan digunakan untuk memobilisasi orang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos Buleleng Putu Kariaman Putra menyebutkan penerima harus didata secara benar. Pendataan dilakukan by name by addrress. Setelah diserahkan kepada para camat lalu dilanjutkan ke desa. Para kepala desa dan lurah sudah menerima data seusai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Non Program. “Ini secara simbolis kepada empat camat dulu. Sisanya lima camat akan dilanjutkan besok. Sehingga datanya agar sesuai dengan pada saat penyerahan, siapa, dimana dan berapa penerimaannya,” sebutnya.
Ia menambahkan masing-masing kecamatan berbeda jumlah yang diterima. Ini sesuai dengan masyarakat yang masuk di DTKS namun tidak menerima program bantuan reguler. Sementara, ditemukan sebanyak 3.372 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mendapatkan bansos reguler padahal sudah ada di DTKS. Sehingga Bupati Buleleng mengambil kebijakan dua program yaitu pemberian beras masing-masing lima kilogram dan yang kedua diprogram untuk mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama dua bulan sebanyak Rp200.000 per kepala keluarga (KK). BST ini sudah disiapkan memakai dana Belanja Tak Terduga (BTT).
“Untuk yang diluar DTKS sesuai usulan desa juga sudah disiapkan bantuan beras. Bantuan beras dari para ASN juga masih banyak sehingga kita distribusikan dulu ke masyarakat yang masuk DTKS namun tidak mendapat program bansos reguler. Setelah itu, baru disalurkan ke masyarakat yang tidak masuk DTKS namun terdampak pandemi,” jelasnya. (bs)