DIPOTONG 4 BULAN, PENGADILAN TINGGI DENPASAR PUTUS JRX SID10 BULAN

Gendo: Semestinya Jrx SID Bisa Bebas

DENPASAR – Selasa (19/1/2021), Tim Hukum I Gede Aryastina atau yang akrab disapa Jerinx Superman Is Dead (Jrx SID), mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengambil putusan banding Jrx SID yang telah diputus Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim PT Denpasar menyatakan tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Jrx SID. Majelis Hakim PT Denpasar menjelaskan bahwa pemidanaan bukanlah bersifat pembalasan. Dalam penjatuhan pidana tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif.

Menurut Ketua Yim Kuasa Hukum Jrx SID, I Wayan Gendo Suardana, pertimbangan hukum tersebut dapat bermakna bahwa dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan hukum Jrx SID terlalu ringan, ditolak.

“Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding bermakna bahwa dalil Jaksa ditolak, karena dalil memori banding Jaksa pada pokoknya kan minta agar hukuman Jrx SID ditambah. Dengan pengurangan pidana penjara menjadi 10 bulan artinya memori banding Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim Banding,” jelasnya.

Atas putusan tersebut, Gendo memberikan apresiasi terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. “Kami apresiasi,” tegasnya.

Selain memberikan apresiasi, Gendo memberikan catatan penting terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut. Pertama, ia menyampaikan bahwa semestinya putusan Pengadilan Tinggi Denpasar memutus Jrx SID bebas. Karena, secara teori hukum Jrx SID tidak terbukti melakukan ujaran kebencian sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

“Yang disampaikan Jrx SID adalah kritik sosial untuk kepentingan publik, bukan ujaran yang diniatkan mendiskriminasi IDI,” tegasnya.

Kedua, Gendo menyampaikan bahwa IDI tidak termasuk kualifikasi dalam kategori suku, agama, ras dan antargologan (SARA), sebagaimana yang dinyatakan dalam UU ITE. “IDI adalah lembaga publik,” ujarnya.

Gendo menambahkan bahwa pernyataan Jrx SID tidak mempertentangkan 2 golongan atau lebih sehingga tidak memenuhi unsur “antar golongan”.

“Kalaupun kita sepakat dengan putusan MK bahwa kelompok profesi in casu IDI sebagai golongan, kan tidak ada lembaga lain yang dipertentangkan oleh pernyataan Jrx SID, lantas dimana terpenuhinya unsur “antar golongan”? Ahli hukum pidana yang memberi keterangan di depan persidanganpun menyatakan unsur “antargolongan” harus terdiri dari 2 atau lebih kelompok atau lembaga, sehingga unsur ini tidak terpenuhi,” tambah Gendo.

Atas putusan tersebut, tim hukum akan menyampaikannya kepada Jrx SID untuk menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak. “Kami konsultasikan ke Jrx,” tutupnya. (bs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *