DENPASAR – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedastraputri Suyasa, meminta agar orang-orang lokal Bali diberdayakan dalam penggarapan proyek-proyek yang didanai APBD maupun APBN. Itu disampaikan saat rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali, Kamis (18/6/2020).
“Kami atau saran dari beberapa anggota Komisi III berharap atau ingin supaya local genius diberdayakan. Karena beberapa kali kami turun ke lapangan, ke proyek-proyek pusat, provinsi itu banyak bukan orang ali. Kami berharap kontraktor dan SDM-nya itu diberdayakanlah orang-orang lokal Bali,” katanya usai rapat kerja.
Menurutnya, hal itu akan menjadi rekomendasi Komisi III. Ia minta agar Dinas PUPR memperhatikan hal tersebut. Menurutnya, memang pelaksanaan tender proyek dilaksanakan secara online, sehingga orang dari seluruh Indonesia bisa masuk. “Tapi tadi disampaikan Pak Kadis akan ada Pergub yang mengatur tentang itu. Supaya kita jangan jadi penonton saja. Jadi proyek-proyek besar yang menggunakan APBN seperti bendungan, setelah kami cek, tidak ada orang Bali. Dari A sampai Z-nya. Nah itulah jangan sampai ribut nanti kalau masyarakat tahu. Itu yang kami tekankan kepada Dinas PUPR,” Diah.
Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) dari Bali tidak kalah dari daerah lain. Kata dia, banyak lulusan Universitas Udayana yang hebat. “Konsultan kita banyak yang hebat-hebat. Justru untuk pembangunan yang digarap orang asing, banyak anak-anak lulusan Udayana dipakai oleh konsultan asing. Jadi kita tidak kalah,” tegasnya.
Sementara itu, akibar pandemi Covid-19 banyak proyek yang kena rasionalisasi. “Soal rasionalisasi anggaran memang banyak. Sampai 47,67 persen sisirannya. Jadi kami sudah melihat detail-detail program-program apa saja yang bisa jalan sesuai hasil rasionalisasi,” jelasnya.
Termasuk pembangunan sekolah ada yang kena rasionalisasi. “Sebenarnya banyak sekolah yang perlu dibangun di Bali. Seperti di Gilimanuk. Warga Gilimanuk dan Manistutu itu tidak masuk zonasi. Karena itu saya usulkan perlu ditambahkan SMA negeri di Melaya. Nanti kami akan koordinasi dengan Disdikpora untuk masalah sekolah,” paparnya.
Sementara pada tahun anggaran ini, ada banyak pembangunan SMA, seperti SMA Abang, SMA 9, SMA 10, dan penambahan kelas di SMA 1 Denpasar. (bs)