BULELENG – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bergerak cepat memastikan kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi Kabupaten Buleleng. Usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Antrean dan Pemantauan Penyaluran BBM Bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026), Bupati langsung terhubung dengan pihak Pertamina.
Pembicaraan itu melibatkan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis, depo yang selama ini menjadi sumber pasokan BBM Buleleng.
“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Bupati Sutjidra.
Dalam beberapa waktu terakhir, informasi mengenai pasokan BBM di Buleleng beredar simpang siur di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat Pemkab Buleleng mendesak adanya jawaban yang pasti dari Pertamina. Kepastian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah pengawalan di lapangan.
“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati Sutjidra juga menyoroti pemerataan pasokan ke puluhan SPBU yang tersebar di Buleleng. Menurutnya, pasokan yang diterima daerah ini belum mencukupi, yakni sekitar 340 kiloliter dalam kondisi normal. Hal inilah yang disampaikan kepada Pertamina agar Buleleng mendapat prioritas.
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan, karena itu kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Pemkab Buleleng turut menggandeng unsur Forkopimda untuk memastikan distribusi berjalan aman begitu pasokan tiba. Dalam beberapa hari terakhir, TNI dan Polri telah membantu mengamankan SPBU yang mengalami antrean panjang.
Kapolres dan Dandim juga menyatakan kesiapan ikut mengawasi, dan Kapolres telah berkoordinasi dengan petugas penghubung (LO) dari Polda. Namun ditekankan, bahwa Ia bersama Forkopimda Buleleng memperjuangkan agar pasokan BBM ke Buleleng bisa dipenuhi sesuai kebutuhan kondisi normal.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelas Sutjidra.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab mempercepat pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM. Satgas ini akan bekerja memantau pasokan sekaligus pendistribusian, serta menelusuri penyebab menurunnya pasokan ke Buleleng. Struktur, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan pola pelaporannya diminta segera dituntaskan.
“Satgas inilah yang akan memantau terus perkembangan pasokan dan pendistribusian BBM. Saat ini yang paling kami butuhkan adalah kepastian pasokan BBM untuk Buleleng, termasuk jumlah yang benar-benar dialokasikan,” tegas Sutjidra.
Pemkab juga mendorong perluasan akses BBM hingga ke desa-desa melalui Pertashop. Saat ini, pasokan yang diterima gerai-gerai tersebut dinilai masih terlalu kecil dibandingkan kebutuhan warga.
Selain itu, Pertamina diminta mengkaji pelibatan BUMDes agar distribusi menjangkau masyarakat yang jauh dari SPBU, dengan tetap memperhatikan ketentuan, kewenangan, dan aspek keselamatan.
“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkap Sutjidra.
Terkait antrean, Bupati Sutjidra menyampaikan memahami kondisi warga yang rela mengantre sejak malam hari, bahkan ada yang menginap di SPBU. Atas dasar itu, kebijakan pembelian BBM sistem ganjil-genap sementara dibebaskan untuk hari ini. Pemkab akan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut setelah sosialisasi berjalan.
“Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik,” ujarnya. (bs)