BULELENG – Menjelang berakhirnya kepengurusan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan pelaksanaan Mahasabha XIII, momentum pergantian kepengurusan dinilai perlu menjadi ruang evaluasi terhadap sejauh mana organisasi keumatan tersebut hadir menjawab persoalan nyata umat Hindu.
Kabid Litbang KMHDI Buleleng, Made Tio Suryawan, mengatakan Mahasabha tidak semestinya hanya berfokus pada pergantian kepengurusan maupun penyusunan program kerja. Menurutnya, forum tersebut juga penting dijadikan momentum untuk merefleksikan kebutuhan umat, khususnya generasi muda Hindu.
“Mahasabha XIII jangan hanya dimaknai sebagai momentum pergantian kepengurusan dan penyusunan program kerja. Ini juga harus menjadi ruang refleksi, sejauh mana PHDI benar-benar hadir menjawab persoalan umat dan membaca kebutuhan generasi Hindu hari ini,” ujar Made Tio, Jumat, 2 Oktober 2026.
Ia menilai posisi PHDI memiliki arti penting dalam kehidupan umat Hindu. Besarnya posisi tersebut, kata dia, juga harus diikuti dengan kehadiran yang semakin dirasakan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan PHDI tidak cukup hanya terlihat dalam berbagai forum kelembagaan maupun agenda keumatan. PHDI perlu membangun kedekatan sosial dengan umat dan memastikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat menjadi perhatian organisasi.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keterlibatan generasi muda. Made Tio menilai, anak muda Hindu tidak semestinya hanya dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, memberikan kritik, hingga ikut menentukan arah kebijakan keumatan.
“Pemuda Hindu hari ini tidak hanya membutuhkan ruang untuk dilibatkan dalam sebuah kegiatan. Mereka juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan pemikiran, mengkritisi persoalan, dan ikut menentukan arah kebijakan keumatan,” katanya.
Ia mengingatkan agar generasi muda tidak hanya dicari ketika organisasi membutuhkan tenaga pelaksana kegiatan. Sebaliknya, anak muda harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perumusan keputusan dan masa depan organisasi.
Karena itu, PHDI ke depan didorong membangun pola hubungan yang lebih terbuka dengan organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta berbagai organisasi Hindu lainnya. Menurut Made Tio, organisasi-organisasi tersebut memiliki kader, gagasan, dan pengalaman lapangan yang dapat menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan umat.
“PHDI tidak harus menjadi satu-satunya pihak yang bergerak. Ada banyak organisasi Hindu, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan kader yang memiliki gagasan serta kepedulian. Yang dibutuhkan adalah ruang yang mampu mempertemukan dan menyatukan berbagai kekuatan tersebut,” jelasnya.
Selain persoalan kepemudaan, Made Tio juga menyoroti isu pendidikan Hindu. Salah satu persoalan yang dinilainya perlu mendapatkan perhatian lebih serius adalah kebutuhan dan ketersediaan tenaga pengajar atau guru agama Hindu.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan teknis pendidikan, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan pendidikan agama Hindu dan pembentukan karakter generasi Hindu di masa mendatang.
“Persoalan guru agama Hindu tidak cukup dilihat sebagai persoalan teknis pendidikan. Ini menyangkut keberlanjutan pendidikan dan bagaimana generasi Hindu ke depan mendapatkan pendidikan agama yang memadai,” ujarnya.
Dalam persoalan tersebut, ia berharap PHDI dapat mengambil peran lebih strategis dengan menyuarakan kepentingan umat kepada pemerintah serta membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
PHDI, kata dia, diharapkan tidak hanya hadir ketika persoalan umat sudah menjadi besar. Sebaliknya, organisasi keumatan tersebut perlu mampu membaca dan merespons persoalan sejak mulai dirasakan masyarakat.
“PHDI perlu hadir bukan hanya ketika persoalan sudah menjadi besar, tetapi sejak persoalan tersebut mulai dirasakan oleh umat,” tegas Made Tio.
Ia menambahkan, Mahasabha XIII dapat menjadi momentum untuk membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda Hindu dalam kehidupan organisasi. Anak muda tidak cukup hanya dipandang sebagai penerus, tetapi harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan arah organisasi.
Made Tio menegaskan, pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk meniadakan berbagai hal yang telah dilakukan PHDI selama ini. Kritik tersebut justru merupakan bentuk harapan agar PHDI ke depan semakin responsif terhadap persoalan nyata yang dihadapi umat.
“Ini bukan untuk meniadakan apa yang sudah dilakukan PHDI selama ini. Justru ini merupakan bentuk harapan agar PHDI terus berbenah, semakin responsif terhadap persoalan umat, terbuka terhadap kritik, dan semakin kuat membangun kolaborasi,” katanya.
Ia menilai pembangunan umat Hindu tidak dapat dibebankan kepada satu organisasi saja. Ada banyak elemen umat, organisasi, kader, mahasiswa, dan generasi muda yang memiliki kepedulian serta gagasan terhadap masa depan Hindu.
Karena itu, menurutnya, yang diperlukan bukan sekadar penguatan organisasi secara internal, tetapi juga kemampuan membangun ruang kolaborasi yang dapat mempertemukan berbagai kekuatan tersebut.
“Bukan tentang siapa yang paling depan, tetapi bagaimana seluruh kekuatan umat, termasuk generasi mudanya, dapat berjalan bersama,” pungkas Made Tio.
Dengan demikian, Mahasabha XIII diharapkan tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang akan melanjutkan tongkat kepemimpinan PHDI. Lebih dari itu, forum tersebut perlu menjadi momentum untuk membicarakan arah perjalanan umat Hindu ke depan, termasuk bagaimana generasi muda ditempatkan sebagai bagian penting dalam menentukan masa depan kehidupan keumatan. (bs)