BULELENG – Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Provinsi Bali Lewa Karma sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama jajaran KaTim Bina KUA Aminullah, Kepala KUA Kecamatan Sukasada, Zaenudin, Jumat (25/9/2026), melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Pembangunan gedung Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan menggelar rapat bersama pihak kontraktor dan konsultan pengawas.
Monev dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan pada minggu ke-13, sekaligus memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai petunjuk teknis, spesifikasi, jadwal, serta kontrak yang telah ditetapkan.
Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan KUA Sukasada Kabupaten Buleleng melalui skema pembiayaan SBSN Tahun Anggaran 2026 memasuki fase penting. Proyek yang dibiayai melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tersebut diarahkan bukan sekadar menghadirkan gedung baru, tetapi membangun ekosistem sarana pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Progres pekerjaan menjadi perhatian serius karena target pembangunan dikejar menuju lebih dari 70 persen pada minggu ke-15 nanti pada pertengahan Oktober 2026. Seluruh pekerjaan ditargetkan tuntas pada 21 November 2026. Konsultan pengawasan harus menyiapkan laporan administrative secara berkala dan perlu monitoring lapangan secara ketat dan berkelanjutan untuk memastikan setiap tahapan konstruksi sesuai perencanaan.
Pembangunan fisik, proyek SBSN KUA Sukasada membawa konsep ekoteologi dimana infrastruktur pelayanan keagamaan dibangun secara lebih efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep green building menjadi bagian dari desain pelayanan melalui pemanfaatan energi listrik dari panel surya yang terintegrasi dengan jaringan PLN.
Pengelolaan air dan limbah juga diarahkan melalui sistem ground tank, sementara pengendalian kelistrikan dan irigasi di dalam gedung maupun lingkungan sekitarnya dikembangkan dengan pendekatan Internet of Things (IoT). Integrasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana KUA mulai bergerak dari paradigma gedung konvensional menuju infrastruktur pelayanan publik yang lebih cerdas, hemat energi, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini merupakan implementasi pembangunan SBSN dengan agenda ekoteologi Kementerian Agama. Infrastruktur keagamaan tidak hanya dipandang sebagai ruang administratif dan ritual, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis. Prinsip keberlanjutan diterjemahkan ke dalam pilihan teknologi, pengelolaan energi, air, dan lingkungan.
Dalam perspektif pelayanan publik, kualitas sarana prasarana memiliki hubungan langsung dengan kualitas layanan. KUA merupakan salah satu garda terdepan Kementerian Agama karena menjadi titik perjumpaan negara dengan masyarakat dalam berbagai layanan keagamaan, terutama pencatatan dan pelayanan pernikahan, bimbingan keluarga sakinah, kepenghuluan, penyuluhan agama Islam, kemasjidan, serta layanan keagamaan lainnya sesuai tugas dan kewenangan.
Dengan demikian, maka keberadaan gedung yang layak tidak boleh berhenti pada ukuran fisik yang representatif. Sarpras harus menjadi instrumen yang memungkinkan ASN bekerja lebih profesional, masyarakat memperoleh layanan secara nyaman dan bermartabat, serta inovasi pelayanan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
Pembangunan Gedung KUA Sukasada sebagai instrumen untuk menghadirkan layanan yang lebih baik. Infrastruktur yang modern harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas aparatur, digitalisasi layanan, efisiensi kerja, transparansi, dan kepuasan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan semangat Asta Protas Kementerian Agama RI, yang menempatkan pelayanan berdampak sebagai bagian penting dari transformasi birokrasi dan layanan keagamaan. KUA selain dituntut melayani administrasi, tetapi juga menjadi institusi yang responsif terhadap persoalan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, dan inovatif dalam memberikan solusi.
Monev minggu ke-13 karena itu menjadi bagian penting dari pengendalian mutu pembangunan. Kontraktor, konsultan pengawas, dan jajaran Kementerian Agama perlu menjaga komunikasi serta koordinasi secara intensif agar potensi keterlambatan maupun persoalan teknis dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Penyelesaian pada 21 November 2026 bukan sekadar angka dan tanggal dalam dokumen kontrak. Keduanya merupakan parameter akuntabilitas agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, tepat spesifikasi, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan pengadaan.
Pada akhirnya, keberhasilan SBSN KUA Sukasada tidak hanya akan terlihat dari berdirinya bangunan yang modern dan ramah lingkungan. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana gedung tersebut mampu mengubah pengalaman masyarakat ketika datang ke KUA.
Artinya, embangunan sarana prasarana KUA harus dipandang sebagai investasi pelayanan publik. Ketika gedung dibangun dengan perencanaan yang baik, teknologi yang tepat, pengawasan yang ketat, dan orientasi keberlanjutan, maka kita telah memberikan pelayanan keagamaan berdampak bagi Masyarakat dengan memegang prinsip adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. (bs)