DENPASAR – Persoalan dalam pemilu tidak selalu bermula dari ketiadaan aturan. Data pemilih yang tidak sesuai, surat suara yang kurang atau tertukar, penggunaan hak pilih oleh pihak yang tidak berhak, hingga proses rekapitulasi yang panjang menunjukkan bahwa tantangan pemilu juga terletak pada bagaimana aturan diterapkan dalam situasi nyata.
Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seri Diskusi dan Wacana Demokrasi (SUARA) Edisi I yang dipimpin Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, Selasa (22/9/2026).
Menurut Ariyani, persoalan tersebut tidak tepat jika hanya dilihat sebagai kesalahan teknis pada satu tahapan. Setiap persoalan perlu dilihat dari proses yang melatarbelakanginya hingga dampaknya terhadap hak pemilih. “Ketika ada persoalan teknis, kita tidak cukup berhenti pada pertanyaan apa yang salah. Kita juga perlu melihat mengapa hal itu bisa terjadi, bagaimana ketentuan seharusnya dijalankan, dan apakah pada akhirnya hak pemilih tetap terlindungi,” kata Ariyani.
Pandangan itu mengemuka ketika mahasiswa mempertanyakan mekanisme pencetakan dan antisipasi kekurangan surat suara. Ariyani menjelaskan, jumlah surat suara dicetak berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan tambahan surat suara cadangan sesuai ketentuan. Namun, jumlah yang telah ditetapkan pada tahap pencetakan tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan persoalan di lapangan.
Distribusi dan pengemasan menjadi bagian yang juga perlu diperhatikan. Karena itu, pengawasan logistik tidak berhenti pada memastikan jumlah surat suara sesuai, tetapi juga memastikan proses penerimaan, distribusi, hingga penggunaannya berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan teknologi kemudian menjadi pembahasan ketika mahasiswa mengusulkan sistem yang dapat mencatat secara waktu nyata pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya untuk mencegah penggunaan hak pilih lebih dari satu kali. Ariyani menjelaskan, untuk saat ini sistem digital belum dapat digunakan untuk mencatat secara langsung status penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara.
DPT Online saat ini berfungsi menyediakan informasi mengenai data pemilih dan lokasi TPS. Namun, menurut Ariyani, penerapan teknologi semacam itu juga perlu mempertimbangkan kemungkinan munculnya persoalan baru akibat kesalahan dalam pemanfaatannya.
Sistem yang dirancang untuk mencegah seseorang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, kata Ariyani, justru dapat merugikan pemilih apabila terjadi kesalahan pencatatan. “Untuk saat ini belum bisa digunakan seperti itu. Tetapi kita juga perlu melihat, ketika teknologi digunakan, bisa saja terjadi kesalahan pencatatan. Misalnya, orang yang sebenarnya belum mencoblos justru tercatat sudah mencoblos di aplikasi. Bukankah itu juga berpotensi menghilangkan hak pilih masyarakat?” kata Ariyani.
Karena itu, pemanfaatan teknologi tidak semata-mata soal menyediakan sistem digital, tetapi juga memastikan sistem tersebut bekerja secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemilih.
Prinsip perlindungan hak pemilih juga menjadi perhatian ketika mahasiswa menanyakan pendampingan bagi pemilih lanjut usia yang mengalami keterbatasan daya ingat atau kesulitan memahami pilihan dalam surat suara. Ariyani menjelaskan, pemilih yang membutuhkan pendampingan dapat memperoleh bantuan sesuai ketentuan. Namun, bantuan tersebut memiliki batas yang jelas, yakni membantu pemilih menggunakan haknya tanpa mengambil alih keputusan politiknya.
“Pendamping itu membantu pemilih, bukan menentukan pilihan pemilih. Pilihan politik tetap berasal dari pemilih yang bersangkutan,” kata Ariyani.
Bagi Ariyani, keterbatasan seorang pemilih tidak boleh menjadi alasan bagi pihak lain untuk menentukan pilihan atas namanya. Pendampingan justru diberikan agar pemilih tetap dapat menggunakan hak politiknya sesuai kehendaknya. Karena itu, perlindungan hak pilih tidak cukup dimaknai sebagai memastikan seseorang tercatat dalam daftar pemilih, tetapi juga memastikan hak tersebut dapat digunakan tanpa kehendak pemilih digantikan oleh orang lain.
Persoalan berikutnya menyangkut keamanan masyarakat ketika menyampaikan informasi dugaan pelanggaran. Ariyani menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui aplikasi SigapLapor maupun kepada jajaran pengawas sesuai tingkatannya. Informasi awal tersebut dapat menjadi bahan tindak lanjut pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mekanisme tersebut juga memperhatikan kerahasiaan identitas pelapor, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran tanpa harus membuka identitasnya kepada publik.
Rangkaian pertanyaan mahasiswa tersebut, menurut Ariyani, menunjukkan bahwa pendidikan kepemiluan tidak cukup hanya mengenalkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilu. Mahasiswa perlu memahami hubungan antara aturan, pelaksanaan tahapan, mekanisme pengawasan, serta dampaknya terhadap hak pemilih.
“Kita ingin generasi muda tidak hanya mengetahui bahwa dalam pemilu ada aturan, tetapi juga memahami mengapa aturan itu diperlukan dan mampu melihat ketika dalam pelaksanaannya terdapat persoalan,” ujarnya. Bawaslu Bali pun membuka ruang edukasi dan sosialisasi kepemiluan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.
Melalui SUARA Edisi I, Bawaslu Bali menghimpun pertanyaan mahasiswa yang berangkat dari persoalan nyata dalam penyelenggaraan pemilu, mulai dari logistik, pemanfaatan teknologi, pendampingan pemilih hingga mekanisme pelaporan. Pembahasan tersebut menempatkan hak pemilih sebagai bagian penting dalam melihat setiap persoalan kepemiluan: bukan hanya apakah aturan telah dibuat, tetapi bagaimana aturan tersebut diterapkan, bagaimana potensi persoalan dicegah, dan bagaimana setiap mekanisme tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya. (bs)