BULELENG – Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Buleleng menjadi perhatian dalam kegiatan Aksi Dialog “September Cerah: Meretas Proses Buleleng Menuju September Cerah” yang digelar di Lingkungan Laksmi Graha, Minggu (20/9/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WITA hingga selesai tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan masyarakat, pemuda, organisasi, dan pemangku kebijakan dalam membicarakan berbagai persoalan daerah sekaligus mencari gagasan dan solusi secara terbuka.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, Kapolres Buleleng, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Kaban Kesbangpol Buleleng, Kadisdikpora Buleleng, serta Koordinator Kegiatan Komang Dia Damayanti.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Aliansi BEM Bali Utara yang terdiri dari BEM REMA Undiksha, BEM STIE Satya Dharma, dan BEM IMK, serta organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus, yaitu KMHDI, GMKI, GMNI, HMI, IMM, dan PMII.
Koordinator Kegiatan Komang Dia Damayanti mengatakan, Aksi Dialog September Cerah digelar sebagai ruang bertemunya berbagai perspektif masyarakat mengenai kondisi Buleleng. Menurutnya, perubahan tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi membutuhkan keberanian untuk membuka persoalan dan membangun komunikasi antarpihak.
“September Cerah ini kami jadikan momentum untuk membuka ruang dialog. Kita ingin berbagai persoalan yang ada di Buleleng dibicarakan secara terbuka, sehingga muncul gagasan dan langkah yang bisa dilakukan bersama,” ujar Komang Dia Damayanti.
Ia menegaskan, masyarakat terutama generasi muda memiliki peran penting dalam mengawal berbagai proses pembangunan. Kritik, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan selama disampaikan melalui ruang yang konstruktif.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan harapan terhadap Buleleng ke depan,” katanya.
Di sisi lain, Komang Dia Damayanti turut menyayangkan ketidakhadiran Bupati Buleleng dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng dalam kegiatan tersebut. Ia memahami bahwa keduanya memiliki agenda dan tanggung jawab pemerintahan yang harus dijalankan.
Namun, menurutnya, ruang dialog yang mempertemukan berbagai elemen pemuda dan organisasi di Buleleng semestinya juga menjadi ruang yang dapat diprioritaskan untuk mendengar langsung aspirasi generasi muda.
“Kami memahami Bupati maupun Ketua DPRD memiliki kesibukan dan agenda pemerintahan. Namun, kami juga berharap ada waktu yang dapat diluangkan untuk bertemu langsung dengan pemuda Buleleng yang datang membawa persoalan dan aspirasi daerah. Bagi kami, kehadiran pemimpin bukan hanya tentang memberikan jawaban, tetapi juga tentang kesediaan untuk mendengar secara langsung keresahan masyarakat dan generasi muda,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketidakhadiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan berhentinya ruang komunikasi antara pemuda dan pemerintah daerah. Justru, menurutnya, forum seperti ini perlu terus dilanjutkan agar kritik dan aspirasi yang disampaikan dapat berujung pada komunikasi dan kolaborasi yang konkret.
“Kami tidak ingin forum ini berhenti sebagai ruang kritik. Kami ingin ada tindak lanjut dan kolaborasi. Karena itu, besar harapan kami ke depan pemerintah daerah dapat membuka ruang yang lebih luas untuk berdialog bersama pemuda dan organisasi di Buleleng,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buleleng Gede Wandira Adi menilai ruang dialog seperti ini penting karena pembangunan daerah pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki fungsi menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui proses politik dan kebijakan di daerah. Karena itu, komunikasi antara masyarakat dengan lembaga legislatif perlu terus dibangun.
“DPRD tentu membutuhkan masukan dari masyarakat. Aspirasi yang disampaikan secara langsung menjadi bagian penting dalam melihat persoalan yang ada di lapangan dan kemudian dibahas sesuai kewenangan DPRD,” ujar Gede Wandira Adi.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam berbagai persoalan daerah. Menurutnya, anak muda tidak hanya memiliki energi dan kreativitas, tetapi juga memiliki perspektif yang penting dalam melihat perkembangan Buleleng di tengah perubahan zaman.
“Generasi muda harus mengambil bagian dalam pembangunan. Jangan sampai anak muda hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi bagian dari proses untuk menentukan arah dan masa depan Buleleng,” tegasnya.
Dalam dialog tersebut, sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan, mulai dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, lingkungan, pembangunan daerah, pelayanan publik, transparansi pemerintahan, hingga ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan.
Konsep “September Cerah” pun diarahkan bukan sekadar menjadi slogan kegiatan, melainkan simbol semangat untuk membuka ruang komunikasi dan meretas berbagai persoalan secara bersama-sama.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin berani menyampaikan aspirasi sekaligus ikut mengawal proses pembangunan. Sementara pemerintah dan DPRD diharapkan terus menyediakan ruang komunikasi yang terbuka agar berbagai persoalan dapat dibahas dengan pendekatan yang lebih partisipatif.
Aksi Dialog September Cerah akhirnya menjadi pengingat bahwa perubahan Buleleng bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun DPRD, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara luas. Dari ruang dialog, persoalan dapat dipetakan, gagasan dapat dirumuskan, dan kolaborasi dapat dibangun untuk mendorong Buleleng menuju kondisi yang lebih baik. (bs)