DENPASAR – Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, mengajak perguruan tinggi dan generasi muda menjadi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk membantu mencegah potensi pelanggaran sekaligus menjaga proses Pemilu dan Pemilihan berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Pesan tersebut disampaikan Suguna saat membuka Pekan Edukasi dan Kolaborasi Pengawasan (PEKA) Edisi VI yang berkolaborasi dengan Universitas Triatma Mulya, Jumat (18/9/2026). Kegiatan yang digelar secara virtual itu mengangkat tema “Kolaborasi Generasi Muda dalam Membangun Pengawasan Partisipatif untuk Demokrasi yang Berintegritas”.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, mengatakan pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan kerja Bawaslu. Jangkauan pengawasan yang luas membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi tahapan Pemilu, mencegah pelanggaran, serta menyampaikan informasi jika menemukan dugaan pelanggaran.
Namun, bagi Ariyani, pengawasan partisipatif bukan hanya soal menemukan pelanggaran. Masyarakat juga perlu memahami proses Pemilu agar mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Pemahaman itu dapat dibagikan kepada lingkungan sekitar, termasuk mengenai akses penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih.
Ariyani menilai mahasiswa memiliki posisi penting dalam pengawasan partisipatif. Pemilih Generasi Milenial dan Generasi Z pada Pemilu 2024 mencapai lebih dari 56 persen. Mahasiswa juga memiliki ruang yang luas untuk menjangkau kampus, organisasi, komunitas, dan masyarakat. Karena itu, mahasiswa perlu kritis dalam menerima informasi dan ikut menjaga ruang digital dari hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang berpotensi mengganggu integritas Pemilu.
Persoalan tentang sikap kritis pemilih kemudian muncul dalam sesi diskusi. Salah satu peserta bernama Ferrari mempertanyakan banyaknya janji yang disampaikan calon menjelang Pemilu. Ia menanyakan bagaimana masyarakat dapat menagih janji tersebut jika calon yang terpilih tidak memenuhi apa yang telah disampaikannya kepada pemilih.
Menjawab pertanyaan itu, Ariyani mengatakan demokrasi memberikan rakyat kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menerima mandat. Rakyat memilih seseorang untuk menjadi delegasi mereka dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, sebelum memberikan mandat, masyarakat perlu melihat lebih jauh janji yang disampaikan calon.
“Kita harus memverifikasi, apakah janji dan komitmen politik itu memungkinkan untuk direalisasikan dengan kondisi negara yang ada hari ini,” kata Ariyani.
Menurut Ariyani, verifikasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya terpikat oleh janji politik, tetapi memahami konteks dan kemampuan untuk merealisasikannya. Masyarakat dapat melihat visi, misi, gagasan, rekam jejak, serta kondisi yang menjadi latar dari kebijakan yang ditawarkan calon. Setelah pilihan diberikan, hubungan antara pemilih dan orang yang dipilih juga tidak berhenti pada hari pemungutan suara.
“Ketika kita memilih mereka sebagai delegasi kita, berarti ada mandat yang kita berikan. Setelah dipilih, masyarakat tetap punya ruang untuk melihat bagaimana mandat itu dijalankan,” ujarnya.
Komitmen politik tersebut, kata Ariyani, perlu terus dikawal setelah calon terpilih. Masyarakat dapat melihat apakah gagasan dan janji yang disampaikan sebelum pemilihan benar-benar dijalankan. Karena itu, sikap kritis dibutuhkan sebelum sekaligus setelah menentukan pilihan. “PHP akan banyak terjadi dalam Pemilu. Agar tidak di-PHP, kita harus kritis,” kata Ariyani.
Melalui PEKA Edisi VI, Bawaslu Bali mendorong mahasiswa melihat pengawasan partisipatif sebagai bagian dari peran warga dalam demokrasi. Masyarakat tidak hanya memiliki peran ketika menentukan siapa yang dipilih, tetapi juga perlu memastikan mandat yang diberikan didasarkan pada informasi yang cukup dan kemudian mengawal bagaimana mandat tersebut dijalankan. (bs)