DENPASAR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Provinsi Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali memastikan proyek-proyek infrastruktur prioritas dapat dituntaskan sesuai target, terutama program yang direncanakan selesai pada akhir Tahun Anggaran 2026.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, pada Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Senin (14/9/2026), yang I Nyoman Budiutama, SH.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, di tengah penyelesaian berbagai proyek prioritas, pemerintah juga perlu memberikan ruang anggaran yang memadai untuk kebutuhan yang bersifat mendasar, preventif, dan produktif.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembiayaan advokasi, pemeliharaan infrastruktur daerah seperti jalan, trotoar dan pasar, serta peningkatan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya dukungan anggaran sebagai bagian dari kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan memandang penting optimalisasi dan pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki potensi dikembangkan menjadi objek green tourism maupun sport tourism.
Menurut Budiutama, pengembangan aset daerah tidak semata-mata bertujuan meningkatkan nilai tambah aset pemerintah. Lebih jauh, optimalisasi tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk optimalisasi penanganan sampah terpadu dan penataan transportasi publik.
Program-program tersebut, menurut Fraksi PDI Perjuangan, perlu dijelaskan secara masif kepada masyarakat. Pemerintah juga diminta mempertegas kemanfaatan konkret dari program tersebut sehingga masyarakat dapat memahami dan merasakan langsung dampaknya sebelum Tahun Anggaran 2026 berakhir.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, pariwisata masih menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian Bali dan memiliki keterkaitan langsung dengan penerimaan daerah.
Karena itu, berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi fluktuasi kunjungan wisatawan perlu diantisipasi. Salah satunya berkaitan dengan fenomena aktivitas alam di wilayah lain yang berpotensi memengaruhi konektivitas dan mobilitas wisatawan menuju Bali.
Fraksi PDI Perjuangan mengakui bahwa faktor eksternal semacam itu tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Namun, ketidakpastian tersebut tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak memiliki skenario, perencanaan, dan langkah mitigasi.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, risiko harus dikelola sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi daerah.
Untuk itu, jajaran eksekutif terkait diminta menyiapkan langkah akselerasi untuk menghadapi kemungkinan perubahan jumlah kunjungan wisatawan. Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas penerimaan daerah sekaligus memastikan pembangunan pada sisa Tahun Anggaran 2026 tetap berjalan dalam koridor target yang telah ditetapkan.
Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran dalam perubahan APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Bali, memperkuat infrastruktur, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menopang ketahanan ekonomi daerah. (bs)