DENPASAR – Demokrasi memberi ruang bagi setiap orang untuk berbeda. Pilihan politik boleh berseberangan, pandangan terhadap pemimpin bisa tidak sama, dan preferensi politik tidak harus selalu berada dalam satu barisan. Namun, perbedaan itu semestinya berhenti sebagai pilihan politik, bukan berubah menjadi alasan untuk memecah persaudaraan.
Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, dalam peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali yang digelar Bawaslu Bali, Jumat (14/8/2026).
Mengacu pada tema hari jadi Bali, “Suci Lascarya, Nusa Wijaya” yang dimaknai sebagai ketulusan dan keikhlasan menuju kejayaan Bali, Suguna menilai, nilai tersebut juga relevan dalam kehidupan demokrasi. Menurut dia, demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui aturan dan mekanisme pemilu. Demokrasi juga membutuhkan sikap kedewasaan dari masyarakat dalam menyikapi perbedaan politik.
“Pengawasan adalah bagian dari upaya bersama untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan perbedaan dalam politik tidak menjadi alasan untuk memecah persatuan,” kata Suguna.
Karena itu, tugas menjaga demokrasi tidak berhenti pada memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan. Ada pekerjaan yang lebih panjang, yakni membangun kesadaran masyarakat bahwa politik merupakan ruang untuk memperjuangkan gagasan, bukan arena untuk mempertentangkan identitas dan memutus hubungan antarsesama.
Dalam konteks itu, Suguna memandang literasi demokrasi menjadi penting. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pilihan politik merupakan konsekuensi dari demokrasi, bukan ancaman terhadap persatuan.
Ia juga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman sebagai salah satu prinsip yang perlu terus dipedomani. Bagi Bali, prinsip tersebut bukan sekadar slogan. Masyarakat hidup dengan beragam latar belakang, pandangan, kepentingan, dan pilihan politik yang berbeda. Perbedaan tersebut justru menjadi ujian bagi kualitas demokrasi.
“Demokrasi akan kehilangan maknanya ketika perbedaan pilihan politik membuat seseorang menganggap pihak lain sebagai musuh,” kata Suguna.
Ia mengatakan, kontestasi politik juga dapat menjadi persoalan ketika persaingan memperoleh dukungan berubah menjadi upaya menjatuhkan, menyebarkan kebencian, atau memutus hubungan sosial.
“Karena itu, politik harus ditempatkan sebagai alat untuk mempertemukan gagasan, bukan memperlebar jarak,” pungkas Suguna. (bs)