BULELENG – Penyusunan Program Kerja SKPD Kabupaten Buleleng tahun 2027 tetap fokus pada skala prioritas di tengah efisiensi anggaran.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat kerja (Raker) lanjutan antara Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng dengan SKPD Mitra kerja dengan acara pokok pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (7/8/2026).
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Buleleng, Nyoman Sukarmen, dengan menghadirkan tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja.
Adapun tiga instansi yang hadir dalam rapat pembahasan tersebut adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM; serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng.
Dalam pembahasan bersama Dinas Sosial, Komisi IV menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data perlindungan sosial, khususnya terkait verifikasi dan validasi data terpadu (DTKS).
Hal ini bertujuan agar program perlindungan sosial tepat sasaran serta diiringi sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang jelas tanpa menimbulkan rasa cemas di tengah warga.
Selanjutnya, rapat bersama Dinas Tenaga Kerja menyoroti strategi penyiapan tenaga kerja lokal, khususnya untuk peluang kerja ke luar negeri. Komisi IV mendorong adanya dorongan pemerintah berupa subsidi program pelatihan kerja bagi masyarakat kategori desil 1–4.
Selain itu, DPRD mendorong adanya inovasi program pada Balai Latihan Kerja (BLK) agar jenis pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, seperti keterampilan spa dan perhotelan.
Sementara itu, pembahasan bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memfokuskan pada penguatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran. Mengingat luas wilayah Buleleng dan ancaman musim kemarau, Komisi IV menilai penambahan pos pemadam kebakaran sangat urgen untuk direalisasikan secara bertahap dari 3 pos yang ada saat ini menuju idealnya 10 pos pelayanan.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Sukarmen, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh program-program kerja unggulan dari setiap dinas mitra. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, pemanfaatan APBD harus berpatokan pada skala prioritas dan tingkat urgensi kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami komisi IV DPRD menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dan tentunya kami juga mendorong program-program yang menjadi skala prioritas di tahun anggran berikutnya. Mana yang urgensinya sangat tinggi dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, itu yang kita dahulukan. Kita ingin setiap rupiah anggaran betul-betul berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat Buleleng,” ujar Nyoman Sukarmen usai memimpin rapat.
Selanjutnya dari pemaparan masing-masing SKPD akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan KUA – PPAS sebagai langkah awal dari penyusunan APBD Tahun 2027 mendatang. Terhadap agenda tersebut, DPRD kabupaten Buleleng akan segera melakukan pembahasan antara Gabungan Komisi dengan Badan Anggaran pada agenda rapat berikutnya. (bs)