DENPASAR – Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Provinsi Bali menyayangkan dan menyesalkan beredarnya potongan video Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang dinilai telah dipotong dan diframing secara tidak utuh hingga menimbulkan narasi seolah-olah pemerintah mengajak petani meninggalkan tanaman padi dan beralih ke kelapa sawit.
Ketua DPW BM PAN Bali, Unggi Tunggur Suryawan, menegaskan bahwa narasi “tanam padi tidak menguntungkan maka tanam sawit saja” yang beredar di media sosial merupakan bentuk disinformasi yang merugikan publik dan mencederai komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Potongan video tersebut diambil di luar konteks pembicaraan secara utuh. Apa yang disampaikan Menko Zulhas sejatinya adalah penjelasan mengenai analisis ekonomi pertanian dan tantangan tata kelola lahan di daerah tertentu, bukan ajakan untuk menghentikan produksi padi nasional. BM PAN Bali sangat menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja memotong video tersebut untuk menggiring opini negatif,” tegasnya.
DPW BM PAN Bali menilai bahwa narasi terpotong tersebut tidak hanya memicu polemik yang tidak perlu di masyarakat, tetapi juga merugikan para petani yang saat ini sedang terus didorong untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan nasional.
Atas kondisi tersebut, DPW BM PAN Bali menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap:
1. Mengimbau Masyarakat Beralih ke Informasi Utuh:
Mengajak publik dan pengguna media sosial untuk lebih bijak serta meneliti konteks lengkap dari setiap pernyataan pejabat publik sebelum menyebarkannya.
2. Mendukung Program Ketahanan Pangan:
Menegaskan komitmen penuh organisasi dalam mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, khususnya sektor pertanian padi di berbagai daerah, termasuk di Bali.
3. Mendorong Media Menjaga Independensi dan Objektivitas:
Mengajak seluruh insan pers dan media massa untuk menyajikan pemberitaan secara komprehensif, berimbang, dan terkonfirmasi guna mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
BM PAN Bali berharap diskusi publik mengenai kebijakan pangan dapat difokuskan pada gagasan serta solusi konstruktif untuk kesejahteraan petani, ketimbang terjebak pada narasi adu domba berbasis potongan media yang tidak utuh. (bs)