KLUNGKUNG – Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan demokrasi, Bawaslu Bali menegaskan pentingnya transformasi peran generasi muda dari sekadar pemilih menjadi aktor aktif dalam ekosistem pengawasan pemilu. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di Kabupaten Klungkung, Selasa (26/5/2026).
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, secara tegas mendorong peserta untuk mengambil peran strategis sebagai agen literasi demokrasi di ruang publik, khususnya melalui pemanfaatan platform digital yang kian dominan.
Dalam arahannya, Ariyani mengapresiasi antusiasme peserta yang telah mengikuti pembelajaran mandiri melalui modul sebagai bagian dari rangkaian program P2P. Menurutnya, keterlibatan aktif tersebut mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis generasi muda terhadap pentingnya menjaga kualitas proses demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa program P2P merupakan inisiatif nasional Bawaslu RI yang dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Program ini, kata dia, tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan jejaring pengawasan partisipatif yang berkelanjutan.
“Generasi muda harus melampaui peran pasif. Kami mengajak untuk menjadi buzzer pengawasan pemilu yang mampu menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berintegritas kepada masyarakat luas,” ujar Ariyani.
Menurutnya, ruang digital saat ini telah menjadi medan utama pertarungan informasi, sehingga diperlukan kehadiran aktor-aktor muda yang mampu mengisi ruang tersebut dengan konten kepemiluan yang mencerahkan dan berbasis fakta.
Lebih lanjut, Ariyani menekankan pentingnya pembentukan komunitas pasca kegiatan sebagai langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan program. Komunitas tersebut diharapkan menjadi ruang diskursus publik sekaligus medium edukasi yang aktif, baik melalui media sosial maupun aktivitas organisasi.
Ia juga mendorong peserta untuk menginisiasi diskusi-diskusi tematik serta memproduksi konten digital yang relevan dengan isu kepemiluan. Menurutnya, kemampuan adaptasi generasi muda terhadap teknologi merupakan modal penting dalam memperluas jangkauan literasi politik masyarakat.
Pasca kegiatan, dalam sesi wawancara, Ariyani menyampaikan apresiasi khusus atas partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan tersebut. Ia menilai keterlibatan ini sebagai refleksi nyata dari komitmen mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan.
“Partisipasi teman-teman penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pengawasan pemilu adalah ruang bersama yang harus terbuka bagi semua. Inklusivitas bukan sekadar wacana, tetapi harus hadir dalam praktik yang nyata dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menambahkan, Bawaslu secara konsisten mendorong terciptanya ekosistem pengawasan yang ramah terhadap seluruh kelompok masyarakat, termasuk melalui penyediaan akses informasi yang inklusif dan penguatan kapasitas kelompok rentan. Dengan demikian, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi instrumen kontrol, tetapi juga manifestasi nilai keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. (bs)